REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER PELAKU MALPRAKTIK OPERASI PLASTIK KECANTIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN

GARNIDA, ALIEFETY PUTU (2020) REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER PELAKU MALPRAKTIK OPERASI PLASTIK KECANTIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
COVER_1.pdf

Download (811kB)
[img] Text
DAFTAR ISI_1.pdf

Download (173kB)
[img] Text
ABSTRAK_1.pdf

Download (8kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA_1.pdf

Download (280kB)
[img] Text
Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (137kB)
[img] Text
RINGKASAN DISERTASI_1.pdf

Download (155kB)
[img] Text
BAB I_1.pdf

Download (873kB)
[img] Text
BAB II_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (662kB)
[img] Text
BAB III_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (264kB)
[img] Text
BAB IV_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (350kB)
[img] Text
BAB V_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (577kB)
[img] Text
BAB VI_1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (109kB)

Abstract

Penelitian disertasi tentang REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER PELAKU MALPRAKTIK OPERASI PLASTIK KECANTIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN, dilakukan dengan pertimbangan, pertama, bahwa setiap orang termasuk pasien operasi kecantikan, berhak memperoleh pelayanan kesehatan termasuk jika terjadi malpraktik. Kedua, dalam pelaksanaan operasi plastik untuk kecantikan dapat terjadi malpraktik, seharusnya pasien mendapatkan perlindungan secara adil, namun demikian hal tersebut belum dapat direalisasikan karena disebabkan faktor substansi, aparatur dan budaya hukum. Ketiga, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, belum memberikan pedoman dan dasar yang sesuai dnegan nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam mengatasi terjadinya mal pratek operasi kecantikan. Permasalahan yang akan diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut : pertama, mengapa tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik operasi kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran belum berbasis keadilan? kedua, bagaimana problematika pelaksanaan tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik operasi kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran? Ketiga bagaimana rekonstruksi tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik operasi kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbasis keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan dilakukan analisis secara kualitatif. Teori yang digunakan Grand Theory; Teori keadilan, Midle Teori : teori sistem hukum, teori fungsi hukum, teori berlakunya hukum, teori rekonstruksi hukum, applied teori, terdidiri dari: teori perlindungan hukum, Teori Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan, Teori Hukum Progresif. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan, pertama Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran belum berbasis nilai keadilan, hal ini dapat dilihat dari ketentuan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, khususnya berkaitan dengan tanggung jawab dokter jika terjadi malpraktik dalam operasi kecantikan. Kedua, Problematika pelaksanaan tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik operasi kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran adalah faktor pasien (masyarakat). Semakin besar kesadaran hukum masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Ketiga, rekonstruksi tanggung jawab hukum dokter dalam malpraktik operasi kecantikan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berbasis keadilan, antara lain menegaskan pengaturan bahwa upaya dalam penanggulangan malpraktik operasi kecantikan. Ketentuan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang perlu direkonstruksi adalah Pasal Pasal 1, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 72. Kata Kunci : Operasi Kecantikan, Malpraktik, Rekonstruksi Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 29 Mar 2021 06:07
Last Modified: 29 Mar 2021 06:07
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18404

Actions (login required)

View Item View Item