REKONTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

ISMAIDAR, ISMAIDAR (2020) REKONTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (584kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (178kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (193kB)
	Text LAMPIRAN_1.pdf Download (91kB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (679kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (596kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (758kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB)

Abstract

Era reformasi selama sepuluh tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Ini merupakan hal sangat ironis, mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ini juga menunjukkan pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi. Bahwa korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Tujuan penelitian untuk menganalisis kebenarkah sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum berkeadilan, untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini dan untuk menemukan rekontruksi sanksi pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan. Rekontruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berbasais nilai keadilan, sesuai konsep sistem pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang pada hakikatnya, setidaknya peneliti menyoroti beberapa hal untuk dilakukan perubahan, yakni pada sanksi yang di dalamnya termasuk bentuk, berat ringannya, dan indikator penjatuhan sanksi pidana. Dan terhadap lamanya pidana penjara juga perlu ditinjau ulang, lebih tepat pengalihan kepada bentuk pidana lain misal pidana seumur hidup atau pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan dua kali lipat hasil kerugian negara. Hasil penelitian penulis dalam rekontruksi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun dan paling lama 20 (dua Puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara”. Dan pada Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan 2 (dua) kali lipat hasil kerugian negara”. Serta pada Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana mati dan di miskinkan serta wajib mengembalikan 2 (dau) kali lipat hasil kerugian negara”. Kata Kunci : Rekontruksi, Sanksi, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	29 Mar 2021 06:07
Last Modified:	29 Mar 2021 06:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18403

Actions (login required)

View Item