REKONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PENCERAIAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA

ROYANI, ESTI (2020) REKONSTRUKSI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PENCERAIAN BERBASIS KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER_1.pdf Download (874kB)
	Text DAFTAR ISI_1.pdf Download (393kB)
	Text ABSTRAK_1.pdf Download (101kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_1.pdf Download (0B)
	Text LAMPIRAN_1.pdf Download (3MB)
	Text Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (705kB)
	Text RINGKASAN DISERTASI_1.pdf Download (489kB)
	Text BAB I_1.pdf Download (559kB)
	Text BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB)
	Text BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB)
	Text BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB)
	Text BAB V_1.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB)
	Text BAB VI_1.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)

Abstract

“Rekonstruksi Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Keadilan Pancasila”.Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, bahwa janda duda cerai hidup mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama, hal ini tidak lepas dari ketentuan pasal 31 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah telah dirubah dengan UU NO. 16 Tahun 2019. Dari haltersebutdiatas, makaketentuan pasal 97 KHI masihbelummemenuhi rasa keadilan dan belumbisa menjelaskan atau menyelesaikan jika ada kasus istri selain sebagai ibu rumah tangga juga pengatur rumah tangga, istri juga ikut mencukupi kebutuhan keluarga(bekerja ). Penemuanhukumsangatlahdibutuhkanuntukdijadikanbahanpertimbangan hakim didalammemutuskanperkarapembagianhartabersamatersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yang belum berbasis keadilan Pancasila, menganalisa kelemahan – kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat Perceraian dan erekonstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian berbasis keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yuridis sosisologis, dan metode penelitian yuridis komparatif; dan menggunakan data putusan serta wawancara dengan para hakim Peradilan Agama, menggunakan paradigma kritis dan menggunakan analisis kualitatif induktif. Hasil penelitian adalah Hakim sudah mulai melakukan penemuan hukum seperti dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan No. 1253/Pdt.G/2015/PA.Smd, ternyata baik Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja yang tentunya sama-sama mempunyai penghasilan. Oleh karena baik Penggugat dan Tergugat yang sama-sama bekerja, dan ternyata Tergugat (istri) lebih dominan dan berperan aktif sebagai PNS, oleh karenanya patut dan adil dari pembagian harta bersama itu Penggugat (suami) mendapat 1/3 bagian dari harta bersama dan Tergugat (istri) mendapat 2/3 bagian dari harta bersama. Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini belum berkeadilan pancasila karena masih menimbulkan penafsiran hukum ditingkat hakim berbeda-beda. Sebagaimana putusan – putusan pengadilan yang telah terjadi saat ini. Dikarenakan Hakim itu lebih banyak maskulin, sehingga Putusan hakim masih terdoktrin bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga dan istri tidak bekerja, sebagian masyrakat kita masih menganut sistem perkawinan patrilineal dan Matrilineal, dimana pembagian harta bersama masih berpegang teguh pada aturan adat istiadat setempat, sehingga konstruksi pembagian harta bersama akibat perceraian saat ini yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam masih belum memenuhi rasa keadilan Pancasila. Kata Kunci :Harta Bersama, Akibat Perceraian, KeadilanPancasila

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Mar 2021 07:24
Last Modified:	26 Mar 2021 07:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/18377

Actions (login required)

View Item