Penggunaan media sosial sekarang ini begitu pesatnya, hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang tidak lepas dari kebutuhan manusia yang semakin terbuka akan teknologi modernitas. Maka dari itu pada kenyataannya sesuai perkembangannya kehadiran teknologi banyak pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya.Dari fernomena itulah adanya tindak pidana melalui internet.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan penipuan yang berbasis jual beli online dalam proses penyidikan serta untuk mengetaui hambatan – hambatan yang mempengaruhi dalam proses penyidikan serta mengetahui solusi dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyidikandiDirektorst Resese Kriminal Khusus Kota Besar Semarang.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan sumber data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung atau diperoleh melalui penelitian dilapangan dengan pihak-pihak penyidik yang terkait sehubungan dengan penelitian ini dan data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan melalui literature, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitan dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (Komputer, Internet,Perangkat Telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan.Kedua. Tindak Pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pengaturan mengenai penyebarab berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penipuan dan atau Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses penyidikannya juga mengalami beberapa hambatan – hambatan yang ditemui , antara lain : Menentukan tempat kejadian perkara, Lokasi tersangka, Biaya, dan Keterbatasan alat-alat khusus cybercrime yang dimiliki oleh polda Jawa Tengah.

Kata kunci :Proses Penyidikan, Pelaku, Tindak Pidana, Penipuan, Jual beli online