Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Berbasis Nilai Keadilan

Mardayanti, Imelda (2019) Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (514kB)
	Text abstrak.pdf Download (21kB)
	Text daftar isi.pdf Download (16kB)
	Text publikasi.pdf Download (1MB)
	Text bab I.pdf Download (590kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (178kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor saat ini; pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor saat ini belum berbasis nilai keadilan; serta rekonstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor berbasis nilai keadilan. Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan perlindungan hokum terhadap konsumen dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang UUPK. Selain itu terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang BPKN, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaaraan Konsumen Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPKSM, Peraturan Pemerintah Nomor 302 Tahun 2001 tentang Pendaftaran LPKSM Peraturan Pemerintah Nomor 350 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang BPSK Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Tehadap Keputusan BPSK Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-Dag/Per/3/2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 76/2010tentangJuknis Tata Cara PemilihanCalonAnggota BPSK, danSekertariat BPSK, Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/SE/02/2010 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen; (2) Pelaksanaan perlindungan hokum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor belum berbasis keadilan dikarenakan masih adanya penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu biasanya lembaga pembiayaan juga sering tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftara Fidusia. Ekseskusi jaminan fidusia tidak boleh melanggar asas perlindungan konsumen tentang keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Disamping itu juga tidak boleh melanggar hak-hak konsumen. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa; serta (3) Rekonstruksi perlindungan hokum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor yang berbasis nilai keadilan terletak pada kewajiban pendaftaran jaminan fidusia. Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Konsumen, Perjanjian Pembiayaan Kredit, Kendaraan Bermotor, Nilai Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Mar 2020 06:32
Last Modified:	10 Mar 2020 06:32
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17275

Actions (login required)

View Item