Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Manurung, Mangaraja (2019) Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (110kB)
	Text daftar isi.pdf Download (200kB)
	Text publikasi.pdf Download (556kB)
	Text bab I.pdf Download (942kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (800kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (731kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab - VI.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (232kB)

Abstract

Sebagai sebuah Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan sistem beracara yang berpedoman pada HIR dan RBg, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun pada pelaksanaanya, hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial yang mengacu pada HIR dan RBg justru dianggap gagal dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, perlu diadakan kajian lebih lanjut serta analisis kewenangan dan kelemahan Pengadilan Hubungan Industrial guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Implikasinya, terdapat pandangan bahwa perlu diadakan pembentukan (rekonstruksi) kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan uraian diatas, maka permasahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam rangka mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?. 2) Apakah yang menjadi kelemahan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mencerminkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?, 3) Bagaimana rekonstruksi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan? Penelitian ini bersifat deskriptif, maka jenis penelitian yang sesuai untuk menjawab hal tersebut adalah socio legal research. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder, untuk mengumpulkan data primer dilakukan melalui pengamatan dan wawancara dari praktek Pengadilan Hubungan Industrial terutama sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer berupa perundang-undangan, hasil hasil penelitian, karya karya ilmiah, kamus serta bahan hukum sekunder dan tertier yang relevan dengan masalah ini. Implikasi teoritis penelitian ini adalah pemberian kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial berupa lex specialist yang mengintegrasikan nilai keseimbangan Pancasila yaitu moral-religius, humanistik dan kemasyarakatan serta Implikasi praktis berupa melaksanakan rekonstruksi yuridis, yakni Pemerintah bersama DPR RI segera merevisi ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, setidaknya ada 11 (sebelas) pasal yang perlu segera diadakan amandemen, dikarenakan Praktik Pengadilan Hubungan Industrial belum mencerminkan hukum yang progresif dan nasionalistik serta belum mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sehingga harus diatur oleh hukum yang yang bermanfaat dan berkeadilan. Kata Kunci : Pengadilan Hubungan Industrial, Peradilan Cepat, Sederhana dan berbiaya ringan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Mar 2020 06:24
Last Modified:	10 Mar 2020 06:24
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17264

Actions (login required)

View Item