Rekonstruksi Lex Tampus Delicti Hukum Pidana Nasional Dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Fauzi, Muhammad Salim (2019) Rekonstruksi Lex Tampus Delicti Hukum Pidana Nasional Dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (823kB)
	Text abstrak.pdf Download (115kB)
	Text daftar isi.pdf Download (190kB)
	Text publikasi.pdf Download (554kB)
	Text bab I.pdf Download (544kB)
	Text bab - II.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text bab - III.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB)
	Text bab - IV.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text bab - V.pdf Restricted to Registered users only Download (789kB)
	Text bab - VI.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (230kB)

Abstract

Penelitian disertasi ini bertujuan: 1) mengidentifikasi dan menganalisis ide dasar/konsep dasar pengaturan asas lex tempus delicti hukum pidana dalam KUHP saat ini; 2) mengidentifikasi dan menganalisis kelemahan-kelemahan lex tempus delicti dalam KUHP; 3) membuat rekonstruksi ideal lex tempus delicti hukum pidana nasional berbasis nilai-nilai Pancasila. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yakni terhadap asas-asas hukum pidana dalam KUHP, khususnya lex tempus delicti Penelitian perbandingan hukum untuk mendukung penelitian normatif, yakni penelitian hukum pidana negara lain. Metode pendekatan penelitian : hermeneutik, peraturan perundang-undangan dan konseptual. Spesifikasi penelitian eksploratif dan deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif induktif. Hasil penelitian : 1) Pengaturan tempus delicti di dalam KUHP tidak mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan. 2) Kelemahan-kelemahan asas-asas lex tempus delicti dalam KUHP adalah : a. Didasarkan pada nilai-nilai filosofi dan sosial yakni individual negara Barat. b. Kelemahan lex tempus delicti : Pemberlakuan prinsip nonretroaktif tidak berlaku mutlak; Ketidakpastian asas lex tempus delicti dalam makna kata “perubahan perundang-undangan”; Orientasi pengecualian asas nonretroaktif hanya bagi kepentingan oknum pelaku; Ketidak-jelasan kapan waktu perubahan undang-undang dapat diberlakukan; c. Penentuan lex tempus delicti terjadinya tindak pidana belum ada; d. Kelemahan lex tempus delicti dalam perundangundangan di luar KUHP : dalam UU ITE tidak diatur secara jelas; dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak menguntungkan pelaku anak. 3) Rekonstruksi lex tempus delicti dalam KUHP berbasis nilai keadilan Pancasila : a. Rekonstruksi Nilai : Mengintegrasikan nilai-nilai keseimbangan dan keadilan Pancasila yaitu moral-religius, humanistik dan kemasyarakatan (nasionalistik dan keadilan sosial). b. Rekonstruksi Norma : melaksanakan rekonstruksi Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP. Implikasi teoritis penelitian : Teori baru yaitu “Teori Kemanusiaan dan Keadilan Pancasila”. Nilai kemanusiaan dan Keadilan Pancasila dimaknai adanya ketentuan yang mengandung asas-asas Hukum Pidana Nasional yang menetapkan batas-batas berlakunya asas tempus delicti. Implikasi praktis penelitian: Pemerintah bersama DPR RI segera menyelesaikan program legislasi nasional khususnya rekonstruksi norma berupa pembaharuan asas-asas yang tekandung dalam Bab I KUHP sesuai nilai kemanusiaan dan keadilan Pancasila. Kata kunci : Lex Tempus Delicti, Hukum Pidana Nasional, KUHP, Keadilan, Pancasila.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Mar 2020 06:23
Last Modified:	10 Mar 2020 06:23
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17263

Actions (login required)

View Item