Rekonstruksi Peran DPD Sebagai Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan Perubahan UUD Tahun 1945 Berbasis Keadilan

Suroto, Suroto (2019) Rekonstruksi Peran DPD Sebagai Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan Perubahan UUD Tahun 1945 Berbasis Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (823kB)
	Text abstrak.pdf Download (176kB)
	Text daftar isi.pdf Download (103kB)
	Text publikasi.pdf Download (858kB)
	Text bab I.pdf Download (647kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (276kB)

Abstract

Bikameral merupakan istilah sistem perwakilan yang terdiri dari dua kamar (cembers), di Indonesia dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik (good government) serta tercapainya check and balances antara lembaga negara khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan Negara. Lembaga ini mempunyai fungsi utama dalam pengaturan, anggaran, dan pengawasan. Dengan adanya dua kamar dalam lembaga legislatif diharapkan tercapainya dua kontrol dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, sehingga cenderung berdampak positif bagi kemajuan negara dan pada akhirnya akan tercapai pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir dari sebuah negara. Namun dalam kenyataannya kedua kamar (DPR RI dan DPD RI) tidak diberi kewenangan yang sama. Fokus studi dan permasalahan yaitu: Pertama, Bagaimana peran DPD RI sebagai Perwakilan Daerah Wujud Representasi Kebhinekaan dalam NKRI?. Kedua, Mengapa diberikan Struktur dan Kewenangan yang tidak sama DPD RI dengan DPR RI setelah Perubahan UUD Tahun 1945?. Ketiga, Apa Rekonstruksi Peran DPD RI model yang ideal dalam ketatanegaraan setelah perubahan UUD Tahun 1945 dimasa yang akan datang?. Paradigma konstruktivisme, dengan Grand Theory Keadilan, Middle Theory Teori Kedaulatan dan Demokrasi serta Konstitusi, Applied Theory Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan konseptual untuk merumuskan DPD dimasa yang akan datang. Hasil penelitian yang ditemukan Pertama, latar belakang ditetapkannya DPD sebagai kamar kedua di MPR setelah perubahan UUD Tahun 1945 yaitu Anggota DPR merupakan perwakilan partai politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum; munculnya desakan karena tidak demokratis dan efektifnya DPD; Status Utusan Golongan tidak jelas; dicapai kata sepakat bahwa Utusan Golongan dihapus digantikan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua, keberagaman kewenangan kamar kedua di berbagai negara tidak berpengaruh terhadap Indonesia, sehingga lewat perdebatan yang panjang tetap sepakat DPR dan DPD kewenangannya tidak sama; gagasan awal para pakar tentang parlemen dengan sistem dua kamar mempunyai kewenangan yang sama, gagasan para pakar terakumulasi dalam usulan Tim Ahli PAH-I Badan Pekerja MPR yang menghendaki strong bicameralisme; DPD tidak diberi kewenangan yang sama dengan DPR karena kekuatan politik yang ada di MPR “tidak sepakat”; dalam UUD 1945 DPD diberi peran yang kurang penting hanya mempunyai hak usul RUU tertentu saja serta fungsi pertimbangan dan pengawasan sangat tergantung pihak lain terutama DPR untuk menindaklanjuti tanpa sanksi apapun. Ketiga, Usulan amandemen generasi kedua atau amandemen kelima terhadap UUD Tahun 1945 tentang perubahan sistem dua kamar dengan memperbaiki kewenangan legislasi antara kedua kamar selalu didesakkan oleh DPD secara terus-menerus tanpa henti; bila amandemen UUD Tahun 1945 generasi kedua tetap tidak terlaksana maka sistem dua kamar (bikameral) akan tetap seperti sekarang ini. Kata kunci : Rekonstruksi, DPD RI, Sistem Ketatanegaraan, UUD Tahun 1945, Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Mar 2020 07:04
Last Modified:	09 Mar 2020 07:04
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17257

Actions (login required)

View Item