Rekonstruksi Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Sihombing, Arifin (2019) Rekonstruksi Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (150kB)
	Text daftar isi.pdf Download (218kB)
	Text publikasi.pdf Download (554kB)
	Text bab I.pdf Download (1MB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (839kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (358kB)

Abstract

Terkesan hanya dengan pengusulan atau pengajuan partai politik atau gabungan partai politik sajalah seseorang dapat mencalonkan dirinya sebagai calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Hegemoni dan penetrasi kewenangan partai politik dalam konteks ini memang sedemikian besar dan kuatnya, sehingga menurut sebagian kalangan masyarakat dianggap bahwa peraturan perundang-undangan di satu sisi terlalu tolerable dan permissive terhadap partai politik yang merugikan hak-hak konstitusional khususnya calon perseorangan. Tujuan Penelitian untuk menganalisis dan menemukan Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia; untuk menganalisis dan menemukan Kelemahan-kelemahan Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia; serta untuk merekonstruksi Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Sifat penelitian yaitu deskriptif, dan perskriptif. Metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan Wawancara. Sumber data dari Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan Data Sekunder. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya, bahwa kesulitan menjadikan gagalnya Bakal Calon Perseorangan karena persyaratan pencalonan yang sulit dipenuhi. Selain itu sejumlah dukungan dari pemilih juga keseluruhan dukungan harus difaktualkan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka memperberat syarat jalur perseorangan. Begitu juga dengan tambahan syarat bagi calon jalur perseorangan. Menurut Penulis, bahwa dalam mengimplementasikan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 harus ada Nilai Keseimbangan dan Nilai Keadilan terhadap Pencalonan Perseorangan dengan merekonstruksi Rumusan Pasal 41 ayat (2) butir “a”, “b”, “c”, “d”, dan “e’; serta merekonstruksi Rumusan Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagai Konsep Ideal ditemukan teori hukum baru, yaitu: Teori Pencalonan Perseorangan Pilkada Yang Berkeadilan Sosial, artinya: Suatu Teori Dalam Pemilihan Kepala Daerah guna sebagai sarana untuk menciptakan ruang persaingan yang setara antara pencalonan perseorangan dengan pencalonan partai politik, dengan memberikan kemudahan bagi calon perseorangan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung yang Jujur, Berwibawa yang Berkeseimbangan dan Berkeadilan Sosial. Kata Kunci: Pilkada, Calon Perseorangan, Partai Politik, Nilai Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Mar 2020 06:56
Last Modified:	09 Mar 2020 06:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17246

Actions (login required)

View Item