Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memberikan hambatan dalam
penerapan hak-hak Narapidana khususnya hak-hak bersyarat seorang narapidana,
walaupun sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan telah menentukan adanya hak-hak bagi Narapidana untuk
memperoleh keringanan masa pidana. Tujuan Penelitian yaitu mengetahui,
menganalisis dan mengkaji Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat
Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini; mengetahui, menganalisis
dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan
Bersyarat Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini; dan
merekonstruksi Pemberian Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat Dalam Sistem
Pemasyarakatan Di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan. Metode penelitian
hukum normatif empiris. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi
dan Wawancara. Sumber data dari Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan
Data Sekunder. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya
yaitu bahwa dari sudut hirarkhi perundang-undangan, Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan karena substansinya merupakan norma baru yang
bertentangan dengan filosofi, tujuan dan misi Undang-Undang Pemasyarakatan
itu sendiri. Jika pun dikehendaki, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J
UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan
dengan undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di
bawahnya. Jika ada pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak seperti yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut haruslah
didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak
boleh didasarkan atas ketentuan di bawah Undang-Undang atau hanya direktif
semata-mata dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau
peraturan Mahkamah Agung. Kerancuan yang sesungguhnya bahwa alasan
pemberatan hukuman yang merupakan wewenang (yudikatif) majelis hakim,
bukan wewenang kebijakan eksekutif. Justice collaborator tidak dapat dijadikan
sebagai syarat untuk mendapatkan hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat, oleh
sebab itu Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
99 Tahun 2012 tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan
nilai keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Penemuan teori hukum baru
adalah: Teori Remisi dan Pembebasan Bersyarat yang Berkeadilan.


Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Nilai
Keadilan