Lubis, Muhammad Ansori (2019) Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (2MB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (32kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (54kB) |
|
Text
publikasi.pdf Download (577kB) |
|
Text
bab I.pdf Download (1MB) |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (691kB) |
|
Text
bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (363kB) |
Abstract
Peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara anak dalam diversi telah termuat dalam Pasal 93 UUSPPA, tapi masih banyak juga perkara-perkara anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Tujuan Penelitian untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Indonesia Saat Ini; untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji Kelemahan-Kelemahan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi di Indonesia Saat Ini; dan untuk Merekonstruksi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Yang Berbasis Nilai Keadilan. Penelitian ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme. Sifat penelitian yaitu deskriptif, analisis evaluatif, dan perskriptif. Metode pendekatan yuridis Sosiologis. Metode Pengumpulan Data Primer dengan Observasi dan Wawancara. Sumber data dari Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan Data Sekunder. Analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitiannya yaitu: Dalam Penyelesaian perkara anak melalui diversi, dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan belum ada kepastian hukum yang jelas dan masih memberikan opsi pilihan dengan dan/atau tidak dengan peran serta masyarakat secara langsung. Kelemahan- kelemahannya adalah bahwa Pasal 93 UUSPPA tersebut tidak menentukan peran serta masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam diversi, sehingga tidak jarang dijumpai banyak perkara ABH yang diselesaikan tanpa keterlibatan masyarakat. Penyelesaian perkara anak melalui diversi walaupun tidak melibatkan peran serta masyarakat, keputusan Diversi dianggap sah dan proses selesai dan tidak perlu dilanjutkan dalam setiap tingkatan peradilan baik itu penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pengadilan. Oleh sebab itu Pasal 93 UU SPPA tersebut harus direkonstruksikan kembali dengan memperhatikan keadilan bagi anak dan/atau penyelesaian perkara yang terbaik buat anak sesuai dengan filosofi diversi itu sendiri. Disertasi penulis dengan temuan teori baru, yaitu Teori Diversi Berkeadilan, artinya Teori Penyelesaian Perkara Anak Di Luar Pengadilan Yang Melibatkan Masyarakat Secara Langsung Dengan Mengutamakan Musyawarah Untuk Mufakat Yang Berkeseimbangan Dan Berkeadilan sebagai teori hukum baru merupakan konsep ideal yang dapat digunakan dalam Implementasi Penyelesaian Melalui Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan. Kata Kunci: Perkara Anak, Diversi, Peran Serta Masyarakat, Nilai Keadilan.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 06 Mar 2020 07:13 |
Last Modified: | 06 Mar 2020 07:13 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17239 |
Actions (login required)
View Item |