Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berbasis Keadilan

Sukimin, Sukimin (2019) Rekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berbasis Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (732kB)
	Text abstrak.pdf Download (38kB)
	Text daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Download (879kB)
	Text bab I.pdf Download (1MB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (80kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (342kB)

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kemandirian kepada desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya, sehingga peran aktif masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa mutlak dilakukan, hal tersebut penting supaya tata kelola desa dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Tujuan penelitian adalah Untuk menemukan dan menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini Belum Berkeadilan; Untuk menemukan dan menganalisis Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Pada Saat Ini; dan untuk Merekonstruksi Kebijakan Tata Kelola Otonomi Dan Pemberdayaan Desa Berbasis Nilai Keadilan. Dalam Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme, sedangkan metode pendekatan menggunakan pendekatan socio-legal research. Sumber data dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berkaitan dengan analisis data dilakukan dengan analisis deskritif kualitatif. Hasil temuan penelitian bahwa Kebijakan Tata Kelola Desa belum berkeadilan dikarenakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan penyelenggaraan pemerintah desa terdapat kelemahan terkait tata kelola desa yaitu pada pasal 24 dan Pasal 75 ayat (1) dan (2), sehingga kedua pasal tersebut perlu dilakukan perubahan agar memberikan keadilan dalam kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama kelemahan substansi hukum, bahwa peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi. Kelemahan kedua adalah budaya hukum dimana budaya patrimonial yang melekat dalam masyarakat tingkat lokal, yang berimbas pada cara pandang masyarakat melihat kepada desa ataupun birokrat tingkat desa sebagai orang yang harus dipatuhi. Kelemahan ketiga adalah kelemahan struktur hukum berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Kelemahan yang dimaksud adalah egosentrisme kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kebijakan merekonstruksi tata kelola otonomi dan pemberdayaan desa adalah untuk memberikan manfaat secara adil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan lingkungan berbasiskan keterlibatan masyarakat dan memperkuat kebijakan tata kelola keuangan yang berbasiskan nilai keadilan berkelanjutan, sehingga Kepala Desa bukan sebagai Pemegang kekuasaan yang bermakna memiliki otoritas tertinggi yang berpotensi disalahgunakan. Rekonstruksi pasal dalam penelitian ini adalah merevisi pasal 24 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga mampu menjamin kebijakan tata kelola otonomi dan pemberdayaan berbasis nilai keadilan. Kata Kunci: Kebijakan Tata Kelola, Otonomi Dan Pemberdayaan Desa, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	06 Mar 2020 04:01
Last Modified:	06 Mar 2020 04:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17235

Actions (login required)

View Item