Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in ckracht van
gewijsde) merupakan salah satu sumber hukum yang wajib dipatuhi. Walaupun
Negara Indonesia adalah negara hukum; berdasarkan atas hukum (rechtsstaat),
tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat); ternyata ketidakpatuhan
hukum bukan hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga dilakukan oleh
institusi negara. Di Indonesia belum pernah terjadi eksekusi pengosongan tanah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap
tanah barang milik negara yang dipergunakan oleh institusi pertahanan negara.
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan: (1) kebijakan institusi
negara terkait putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; (2) proses hukum
institusi negara terkait putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan (3)
konstruksi ideal kebijakan institusi negara terhadap putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme
untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan suatu teori baru
dalam hal keteladanan kepatuhan hukum institusi negara; menggunakan metode
penelitian hukum normatif; serta pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan
hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan bahan nonhukum.

Lapisan teori yang dipergunakan: Grand Theory: teori keadilan; Middle
Range Theory: teori negara hukum; Apllied Theory: teori persamaan di hadapan
hukum, teori tujuan hukum, dan teori kewenangan. Hasil penelitian menemukan
dan menyimpulkan sebagai berikut: (1) kebijakan institusi negara terkait putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan beberapa peraturan
perundang-undangan, telah terjadi tumpang tindih, pembiasan hukum, ambiguitas
frasa, pengucilan hukum, serta ketidaksesuaian asas peradilan sederhana, cepat
dan biaya ringan; (2) Proses hukum institusi negara terhadap putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi ketidakpatuhan hukum sehingga tidak
mewujudkan negara hukum, serta tidak mewujudkan keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan hukum; dan (3) konstruksi ideal kebijakan institusi negara
terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu menerapkan teori
Hukum Teladan sebagai teori hukum baru untuk membuka cakrawala hukum bagi
para pemimpin untuk mematuhi hukum sehingga menjadi teladan bagi bawahan
dan orang lain untuk mematuhi hukum. Penyelenggaraan administrasi
pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak
asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; diharapkan dapat
mewujudkan negara hukum, serta mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: konstruksi ideal, kebijakan, institusi negara, putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap.