Sudimun, Sudimun (2019) Konstruksi Ideal Kebijakan Institusi Negara Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (650kB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (22kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (28kB) |
|
Text
publikasi.pdf Download (876kB) |
|
Text
bab I.pdf Download (461kB) |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) |
|
Text
bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) |
|
Text
bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (297kB) |
Abstract
Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in ckracht van gewijsde) merupakan salah satu sumber hukum yang wajib dipatuhi. Walaupun Negara Indonesia adalah negara hukum; berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat); ternyata ketidakpatuhan hukum bukan hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga dilakukan oleh institusi negara. Di Indonesia belum pernah terjadi eksekusi pengosongan tanah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tanah barang milik negara yang dipergunakan oleh institusi pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan: (1) kebijakan institusi negara terkait putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; (2) proses hukum institusi negara terkait putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan (3) konstruksi ideal kebijakan institusi negara terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme untuk menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan suatu teori baru dalam hal keteladanan kepatuhan hukum institusi negara; menggunakan metode penelitian hukum normatif; serta pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan bahan nonhukum. Lapisan teori yang dipergunakan: Grand Theory: teori keadilan; Middle Range Theory: teori negara hukum; Apllied Theory: teori persamaan di hadapan hukum, teori tujuan hukum, dan teori kewenangan. Hasil penelitian menemukan dan menyimpulkan sebagai berikut: (1) kebijakan institusi negara terkait putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, telah terjadi tumpang tindih, pembiasan hukum, ambiguitas frasa, pengucilan hukum, serta ketidaksesuaian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan; (2) Proses hukum institusi negara terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terjadi ketidakpatuhan hukum sehingga tidak mewujudkan negara hukum, serta tidak mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum; dan (3) konstruksi ideal kebijakan institusi negara terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yaitu menerapkan teori Hukum Teladan sebagai teori hukum baru untuk membuka cakrawala hukum bagi para pemimpin untuk mematuhi hukum sehingga menjadi teladan bagi bawahan dan orang lain untuk mematuhi hukum. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; diharapkan dapat mewujudkan negara hukum, serta mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Kata Kunci: konstruksi ideal, kebijakan, institusi negara, putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 06 Mar 2020 03:58 |
Last Modified: | 06 Mar 2020 03:58 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17228 |
Actions (login required)
View Item |