Rekonstruksi Kewenangan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Berbasis Keadilan Dan Kemanfaatan

Krisyanto, Dwi (2019) Rekonstruksi Kewenangan Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Berbasis Keadilan Dan Kemanfaatan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (13kB)
	Text daftar isi.pdf Download (21kB)
	Text publikasi.pdf Download (571kB)
	Text bab I.pdf Download (633kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (254kB)

Abstract

Diskresi kepolisian telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepolisian. Dalam Undang Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 telah disebutkan dalam satu pasalnya tentang salah satu bentuk kewenangan yang legal berupa diskresi kepolisian, dimana kepolisian berwenang melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Pelaksanaan diskresi kepolisian diperlukan apabila polisi menganggap penting unuk dilakukan, sebagai contoh apabila di dalam berlalu lintas di jalan raya polisi lalu lintas mencermati terjadi kemacetan yang luar biasa, lalu polisi dapat mengambil tindakan dengan memberi jalan bagi kendaraan bermotor meskipun posisi lampu masih posisi merah dan menstop kembali pada posisi merah berikutnya, dengan demikian kondisi kemacetan dapat teratasi. Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengkaji dan menganalisa kewenangan diskresi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian pada saat ini. 2) Untuk mengkaji dan menganalisa faktor apa saja yang yang mempengaruhi kewenangan diskresi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. 3) Untuk mengkaji dan menganalisa rekonstruksi kewenangan diskresi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di Indonesia yang berbasis keadilan dan kemanfaatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang diamati di dalam kehidupan nyata. Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitiannya adalah: 1) Dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian banyak sekali peraturanperaturan yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan tugas baik berupa Perkap, SOP (Standar Operational Prosedur), Juklak, Juknis sehingga dalam pengambilan keputusan untuk penerapan Diskresi ini agar benar-benar diberikan pembatasanpembatasan yang betul-betul mengikat sehingga penyimpangan hukum dalam penerapan Diskresi ini bisa diminimalisir terjadinya suatu penyimpangan hukum. 2) Tindakan yang diambil Polisi untuk melaksanakan kewenangan diskresi memang mengandung sejumlah pertanyaan mengenai nilai-nilai dan prinsip yang harus senantiasa diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Polisi pada saat kewenangan tersebut dijalankan, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya. 3) Rekonstruksi kewenangan diskresi dan pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian di Indonesia berdasarkan keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun rekonstruksi hukum adalah merekonstruksi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1 dan 2. Kata Kunci : Rekonstruksi Kewenangan Diskresi, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	06 Mar 2020 03:52
Last Modified:	06 Mar 2020 03:52
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17220

Actions (login required)

View Item