Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila

Ciptono, Ciptono (2019) Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
cover.pdf

Download (932kB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (133kB)
[img] Text
daftar isi.pdf

Download (202kB)
[img] Text
publikasi.pdf

Download (564kB)
[img] Text
bab I.pdf

Download (698kB)
[img] Text
bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (447kB)
[img] Text
bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (436kB)
[img] Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (210kB)
[img] Text
bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (589kB)
[img] Text
bab VI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (11kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (212kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menganalisis kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum positif saat ini, kelemahan- kelemahan kebijakan saksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas saat ini dan merekontruksi kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan nilai- nilai keadilan Pancasila. Beberapa teori yang terangkum dalam kerangka pemikiran penelitian yaitu “Teori-Teori Pemidanaan”, meliputi teori absolut, teori relatif, teori gabungan dan teori kontemporer. Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif untuk melihat secara langsung fakta- fakta yang ada di lapangan dalam kaitannya dengan hukum yang hidup di masyarakat berperan menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310, 311 dan 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya jo Peraturan Kapolri ( Perkap) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas; (2) Kelemahan - kelemahan kebijakan sanksi pidana kecelakaan lalu lintas saat ini yang mengacu UULAJR yaitu tidak ada pedoman pemidanaan untuk denda yang tidak dibayar baik kesengajaan atau kelalaian, sulit untuk melacak pelaku dalam perkara tabrak lari dan belum ada belum ada kwalifikasi yuridis; dalam penegakan hukum banyak menggunakan Restorative Justice; ada aparat penegak hukum dengan sumber daya manusia tidak profesional, bermental buruk; serta partisipasi masyarakat yang tidak tertib; (3) Rekontruksi kebijakan sanki pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan nilai- nilai keadilan Pancasila, meliputi kebijakan sanksi pidana tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam sistem peradilan pidana dengan merekontruksi Pasal 310, 311 dan 312 UULAJR dengan mengganti sanksi pidana denda menjadi ganti kerugian dan adanya nilai- nilai Pancasila dengan ide keseimbangan antara pelaku dan korban sebagai wujud kepastian hukum, manfaat dan keadilan dengan memberikan perlindungan kepada korban. Kata Kunci : Rekontruksi, Kebijakan Sanksi Pidana, dan Nilai- Nilai Keadilan Pancasila

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 06 Mar 2020 03:51
Last Modified: 06 Mar 2020 03:51
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17219

Actions (login required)

View Item View Item