Rekonstruksi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berkeadilan

Siswanto, Renda Sabita Noris (2019) Rekonstruksi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berkeadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (808kB)
	Text abstrak.pdf Download (238kB)
	Text daftar isi.pdf Download (150kB)
	Text publikasi.pdf Download (879kB)
	Text bab I.pdf Download (1MB)
	Text bab II.pdf Download (735kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (326kB)

Abstract

Penelitian dengan judul ” Rekontruksi Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkeadilan” bertujuan untuk merumuskan politik hukum tentang kewenangan desa dalam mengatur desanya sendiri berdasarkan adat dan budaya masing-masing yang selama ini berlaku yang bertujuan demi keadilan bagi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, dengan pendekatan teori keadilan, teori kepastian hukum serta teori rekontruksi. Dalam pengumpulan data lebih ditekankan pada sumber bahan primer, berupa peraturan perundang-undangan, menelaah kaidah-kaidah hukum maupun teori ilmu hukum terkait dengan masalah yang di teliti. Berdasarkan metode tersebut penelitian menghasilkan pada pokoknya (1) Politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berlaku saat ini masih ada Penyeragaman secara terstruktur yang dinormakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 ini dapat menghilangkan ciri khas desa hal ini dapat di lihat dari pemilihan kepala desa sebagaimana di atur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 39 UU No. 6 tahun 2014.(2) Problematika politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah dengan adanya menyeragamkan penyelenggaraan pemerintahan desa bertentangan dengan tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, penyeragaman penyelenggaraan pemerintahan desa juga merupakan pengingkaran dari konsep otonomi asli desa dan bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI” (3) maka di perlukan rekontruksi politik hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berkeadilan serta demi kepastian hukum yang memiliki adat dan budaya yang lebih tua dari negara Indonesia, desa harusnya di beri kewenangan sendiri untuk mengatur dirinya sendiri termasuk pemilihan kepala desa sebagaimana yang di atur pasal 31 sampai dengan pasal 39 UU No. 6 tahun 2014, hal ini demi demi demi keadilan dan kepastian hokum desa yang memiliki adat dan budaya yang lebih tua dari negara Indonesia hal demikian sesuai dengan Undang-Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945 Kata kunci : Rekonstruksi, Undang-Undang NO. 14 tahun 2014 Tentang Desa, keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	06 Mar 2020 03:34
Last Modified:	06 Mar 2020 03:34
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17185

Actions (login required)

View Item