TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA WAKAF BERDASARKAN PERMEN ATR BPN NO. 2 TAHUN 2017 DI KABUPATEN PATI

Pratama, Rubin (2019) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA WAKAF BERDASARKAN PERMEN ATR BPN NO. 2 TAHUN 2017 DI KABUPATEN PATI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (986kB)
	Text abstrak.pdf Download (12kB)
	Text daftar isi.pdf Download (104kB)
	Text publikasi.pdf Download (162kB)
	Text bab I.pdf Download (502kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (804kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (225kB)

Abstract

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pati mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan BPN RI No 422/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, dan Peraturan Menteri No. 2 tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati. 2) Akibat Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati. 3) Hambatan dan Solusi dalam Proses Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Wakaf Berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analilis deskriptif kualitatif. Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf berdasarkan Permen ATR BPN No. 2 Tahun 2017 di Kabupaten Pati di kategorikan menjadi dua yaitu untuk kegiatan pendaftaran tanah wakaf yang belum bersertifikat (tanah adat) dan wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat. Untuk tanah yang belum berserifikat dokumendokumen yang dilengkapi seperti Akta Ikrar Wakaf, foto copy KTP/KK, Ffoto copy KTP/identitas pemilik hak, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan penguasaan fisik, surat kuasa permohonan, foto copy pajak bumi dan bangunan, bukti alas hak / bukti kepemilikan, surat keterangan tidak sengketa dan surat pengesahan Nadzir. Sedangkan untuk pendaftaran tanah yang sudah bersertifikat syarat dokumen kelengkapan yaitu Akta Ikrar Wakaf, sertifikat hak atas tanah, foto copy KTP/KK Pemohon, Fotocopy KTP/KK pemilik hak, surat permohonan, penyataan tenggang waktu wakaf, surat pengesahan nadzhir, surat pernyataan tanah tidak sengketa, surat pernyataan tanah / bangunan dikuasai secara fisik, dan bukti SSP / PPH. 2)Akibat hukum pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena wakaf yaitu status hak tanah wakaf tersebut menjadi mempunyai kepastian hukum. Pendaftaran tanah wakaf yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR BPN Nomer 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementrian ATR BPN merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum. 3) Hambatan masih adanya sebagian masyarakat di Kabupaten Pati yang masih enggan untuk mengurus sertifikat tanah wakaf, karena adanya anggapan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf memerlukan biaya yang sangat mahal, solusi yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Kata Kunci: Wakaf, Pendaftaran Tanah, BPN

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	04 Mar 2020 03:21
Last Modified:	04 Mar 2020 03:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16871

Actions (login required)

View Item