Kewajiban Notaris menyimpan minuta akta dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa salah satu kewajiban notaris yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol-Notaris. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Minuta akta, buku daftar-daftar dan dokumen-dokumen pendukung pembuatan akta ini disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaries dan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan-hambatan dan solusi dalam menegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian terhadap penyimpanan minuta akta berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaries.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris sosiologis dengan bantuan data primer atau data empiris sebagai data utama dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan (statute approach) dan studi kasus.
Hasil Penelitian bahwa Penegakan hukum terhadap notaris yang melakukan kelalaian dalam penyimpanan minuta akta yaitu dengan melakukan proses pemeriksaan Setelah laporan tersebut diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah dan memanggil notaris yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan laporan tersebut. Kemudian yang hanya dapat memberikan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah dapat memberikan sanksi hanya berupa teguran lisan atau tertulis. Dan apabila Majelis Pengawas Wilayah Meng-Inkrah maka tidak bisa ada pengajuan banding. Dan Majelis Pengawas Wilayah dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap notris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat. Setelah laporan tersebut diteruskan kepada Pengawas Pusat maka Pengawas Pusat mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentin dengan tidak hormat kepada menteri. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi terberat yang dikenakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kelalaian Penyimpanan, Minuta Akta