Beraneka ragamnya identitas penduduk Indonesia, berakibat terhadap
aturan hukum yang berlaku menjadi beraneka ragam pula. Salah satunya adalah
pengaturan tentang perkawinan atau pernikahan. Sahnya perkawinan menurut
hukum Indonesia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 adalah sah menurut agama dan sah menurut negara. Apabila agama calon
suami dan calon istri adalah agama yang diakui pemerintah tidak menjadi
masalah. Namun, bagaimana jika ‘agama’ yang dianut ini adalah aliran
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Sedangkan dalam penetapan
presiden Nomor 1 Tahun 1965 aliran kepercayaan, tidak tercantum sebagai agama
yang diakui oleh pemerintah.
Problematik penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi penghayat
kepercayaan setelah berlakunya keputusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang
Administrasi Kependudukan; bagaimana hambatan pelaksanaan perkawinan bagi
penghayat kepercayaan; bagaimana solusi hambatan pelaksanaan perkawinan bagi
penghayat kepercayaan; bagaimana kewenangan notaris dalam membuat akta
otentik bagi perkawinan penghayat kepercayaan. Adapun metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari
pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian
dianalisis dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah studi kepustakaan (undang-undang, dan buku-buku
mengenai penelitian ini) dan studi lapangan (wawancara dengan responden yang
dijadikan nara sumber). Teknik analisa data menggunakan analisa data kualitatif.
Berdasarkan hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa muncul anggapan
yang keliru dari para penghayat kepercayaan bahwa pelaksanaan perkawinan bagi
penghayat kepercayaan tidak bisa disahkan secara hukum, tidak bisa dilayani
pelaksanaannya oleh instansi yang berwenang; Belum adanya undang-undang
yang secara spesifik mengatur tentang: Perkawinan para penghayat, Pengakuan
bahwa penghayat kepercayaan termasuk salah satu agama resmi; memberikan
solusi dengan membuat dan merevisi UU yang berkaitan dengan para penghayat
kepercayaan seperti dalam hal pengakuan sebagai agama dan administrasi
kependudukan; berkaitan dengan kewenangan Notaris sampai dengan saat ini
belum bisa dilakukan terhadap pelaksanaan perkawinan bagi Penghayat
Kepercayaan, Notaris tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik,
karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal
itu. Namun hal itu bisa disiasati dengan menerbitkan surat keterangan dalam akta
partij.

Kata Kunci : Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Administrasi
Kependudukan.