Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Tegal

Sasmito, Hasto (2019) Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Tegal. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (730kB)
	Text abstrak.pdf Download (13kB)
	Text daftar isi.pdf Download (12kB)
	Text publikasi.pdf Download (270kB)
	Text bab I.pdf Download (262kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (15kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (89kB)

Abstract

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang yang mengatur otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu ada beban berat yang ditumpukan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, beban itu adalah upaya mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat serta membingkai perilaku dan aktifitas pejabat daerah dalam sebuah peraturan yang sesuai dengan koridor hukum. Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan, komitmenkomitmen politik dan sebagai kontrol atas pelaksanaan APBD. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Tegal (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kabupaten Tegal dan (3) Untuk menjelaskan dan mengkaji kendala-kendala apa saja yang dapat mempengaruhi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Tegal serta memberikan solusinya. Untuk menetapkan tujuan penelitian tersebut, peneliti ,menggunakan metode penelitian deskritif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan yang selanjutnya dibuat kesimpulan. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tegal serta wawancara kepada Kepala BPKAD Kabupaten Tegal. Selain itu peneliti juga mencari data melalui bahan kepustakaan. Adapun teori yang digunakan penulis adalah teori pengawasan, teori onomoi daerah, teori anggaran, teori APBD dan konsepsi islam tentang pengawasan. Hasil penelitian, fungsi DPRD d a l a m pengawasan pelaksanaan A P B D di Kabupaten Tegal, secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Namun demikian hingga saat ini, DPRD Kabupaten belum memiliki perda yang mengatur mengenai pedoman pengawasan tersebut, selain itu lemahnya kapasitas dan komitmen anggota DPRD menjadi kendala dalam melakukan fungsi pengawasannya, sehingga dalam prakteknya terbuka peluang untuk melakukan tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Kata Kunci : Fungsi Pengawasan DPRD

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:29
Last Modified:	24 Feb 2020 02:29
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16326

Actions (login required)

View Item