Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin Untuk Menimbulkan Efek Jera (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

ANWAR, NIZAR (2019) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin Untuk Menimbulkan Efek Jera (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (520kB)
	Text abstrak.pdf Download (121kB)
	Text daftar isi.pdf Download (88kB)
	Text publikasi.pdf Download (519kB)
	Text bab I.pdf Download (383kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (228kB)

Abstract

Dampak dari pertambangan tanpa izin yaitu dengan timbulnya tanah longsor, amblas, banjir, dan tanah tidak subur lagi sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat, bangsa, dan negara. Berdasarkan data yang ada pada aparat penegak hukum di Indonesia, ditemukan masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertambangan. Tesis ini berjudul ―Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin Untuk Menimbulkan Efek Jera (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah)‖. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 2). Untuk menganalisa apakah selama ini sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin dapat menimbulkan efek jera. 3). Untuk mengetahui hambatan dan solusinya agar penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan efek jera. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1). Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. 2). Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya mengatur mengenai ancaman maksimal. Hal ini berpengaruh pada tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim. Dengan tidak adanya ancaman hukuman minimal, maka penuntut hukum dan hakim bisa saja menjatuhkan tuntutan dan putusan dengan ancaman pidana yang rendah, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku penambangan ilegal. 3). UU Minerba terdapat 4 (empat) kelemahan yang menurut beberapa kalangan saling kontradiktif satu sama lain, yaitu: a). Pada Pasal 169 huruf (a) mengenai keberlakuan Kontrak Karya. b). Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak diatur mengenai Kuasa Pertambangan (KP). c). UU Minerba diatur mengenai kewajiban badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham. d). UU Minerba membuat bergesernya pola hubungan antara Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan. . Kata Kunci : Sanksi, tindak Pidana, Pertambangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:28
Last Modified:	24 Feb 2020 02:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16321

Actions (login required)

View Item