Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Ijin Di Kabupaten Pekalongan Yang Ditangani Oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah (Studi Kasus Laporan Polisi No. Pol : LP/A/348/VIII/2018/Jateng/Ditreskrimsus)

WICAKSONO, ARIF RACHMAN WAHYU (2019) Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Ijin Di Kabupaten Pekalongan Yang Ditangani Oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah (Studi Kasus Laporan Polisi No. Pol : LP/A/348/VIII/2018/Jateng/Ditreskrimsus). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (585kB)
	Text abstrak.pdf Download (95kB)
	Text daftar isi.pdf Download (217kB)
	Text publikasi.pdf Download (198kB)
	Text bab I.pdf Download (309kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (232kB)

Abstract

Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya mineral dan batubara yang diatur dalam UndangUndang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun dewasa ini, pelaku usaha pertambangan kurang memperhatikan norma yang berlaku dimana hal tersebut dapat menyebabkan berbagai dampak diantaranya bencana longsor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta yang mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (legal culture) rendah dan potensi bencana pada lingkundan hidup sehingga perlu penegakan hukum yang lebih baik dalam menindak tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Salah satu fungsi Ditreskrimsus Polda Jateng ialah mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Problematika pada tesis ini ialah: 1) bagaimana ketentuan pidana PETI yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009; 2)bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap PETI; serta 3) apa hambatan penegakan hukum pidana terhadap PETI di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng?. Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan berlandaskan teori penegakan hukum dan teori bekerjanya sistem hukum pidana. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data yang didapat akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah ketentuan pidana PETI dalam UU No 4 Tahun 2009 dirumuskan pada Bab 23 yang berisi 8 pasal. Kebijakan hukum yang diatur menyangkut tiga aspek yaitu kaidah hukum, kewenangan pemerintah dan hubungan hukum. Penegakan hukum oleh Ditreskrimsus, berawal dari laporan masyarakat yang terganggu dengan adanya pertambangan. Legal substance yang terformulasi yuridis dalam pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penindakan perkara PETI. Perspektif legal structure merumuskan, PETI di Pekalongan berkategori putusan majelis hakim yang lebih ringan daripada dakwaan penuntut umum. Dari perspektif legal culture menerangkan, problematika kesadaran hukum penambang menjadi kontribusi utama dalam unsur kesalahan. Sehingga aspek hukum pidana administrasi berupa instrumen perizinan, diabaikan oleh terdakwa meskipun izin usaha pertambangan kedaluwarsa. Kemudian hambatan dalam penegakan hukum pidana PETI bersumber dari dua faktor yaitu aparat pemerintah dan penambang. Dari aparat, berupa budaya pembiaran sepanjang usaha pertambangan tidak menimbulkan konflik. Dari faktor penambang terlihat bahwa kesadaran hukum yang kurang memadai menjadi pemicu awal lahirnya pengabaikan izin usaha pertambangan. Kata kunci: penegakan hukum, pertambangan, perizinan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:23
Last Modified:	24 Feb 2020 02:23
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16319

Actions (login required)

View Item