Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal Di Indonesia

Danujaya, I Dewa Putu Gede Anom (2019) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (904kB)
	Text abstrak.pdf Download (12kB)
	Text daftar isi.pdf Download (9kB)
	Text publikasi.pdf Download (268kB)
	Text bab I.pdf Download (274kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (486kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (88kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (14kB)

Abstract

Dalam perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi banyak diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus di luar KUHP. Semakin maraknya korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia, namun penerapan sanksi yang selama ini dilakukan hanya deportasi kepada tenaga kerja asing tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yakni bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum positif saat ini serta bagaimana analisa pertanggungjawaban pidana korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing ileggal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskritif analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundangundangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa saat ini kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia sudah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari Pasal 42 sampai dengan 49, sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 185. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing illegal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi, sedangkan pengaturan sanki pokok terhaadap korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegalmasih berada diluar system peradilan pidana yaitu diatur dalam sanksi administratif yang diputuskan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlunya penyempurnaan terhadap pengaturan korporasi di dalam Undangundang ketenagakerjaan dengan menekankan pada keseragaman dan konsistensi dalam hal penentuan kapan suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi, siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi, serta sanksi-sanksi apa yang sesuai untuk korporasi yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tenaga Kerja Asing

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:19
Last Modified:	24 Feb 2020 02:19
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16312

Actions (login required)

View Item