Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah Di Kabupaten Blora

ABDURROHMAN, YUSUF (2019) Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah Di Kabupaten Blora. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[img] Text
cover.pdf

Download (944kB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (99kB)
[img] Text
daftar isi.pdf

Download (108kB)
[img] Text
publikasi.pdf

Download (249kB)
[img] Text
bab I.pdf

Download (295kB)
[img] Text
bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (307kB)
[img] Text
bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (322kB)
[img] Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (181kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (156kB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan Otonomi Daerah, pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kabupaten Blora dan kendala dan solusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kabupaten Blora Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dalam Penelitian ini adalah deskriptif analisis, penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisa suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini di analisis menggunakan teori kedaulatan rakyat dan teori Otonomi Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora adalah lembaga yang dimaksudkan untuk melakukan menejemen lingkungan di seluruh Kabupaten Blora melalui atribusi yang telah diatur didalan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Perewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi masih terkesan normatif. Ini disebabkan oleh kewenangan yang diberikan tidak seperti di era orde baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini adalah pelaksana pemerintaan daerah yang sejajar dengan kepala daerah. Dalam prakteknya kepala daerah lebih dominan untuk urusan pemerintaan dan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsinya dprd kabupaten blora terdapat beberapa kendala antara lain adalaH sebagian besar inisiatif perda berasal dari eksekutif, kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah, kurang jelasnya kreteria pengawasan terhadap eksekutif. Solusinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora harus meningkatkan sumber daya manusia terkait masalah legal drafting, anggaran, dan penguasaan daerah terutama daerah pilihannya (dapil) anggota dewan yang bersangkutan. Kata kunci: Tugas dan Fungsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 24 Feb 2020 02:16
Last Modified: 24 Feb 2020 02:16
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16306

Actions (login required)

View Item View Item