WILDAN, FAKHRUL (2019) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pengalihan/Pemindahan Tabung Gas Elpiji Subsidi Ke Non Subsidi Sesuai Undang – Undang Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen Yang Ditangani Oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (1MB) |
|
Text
bab I.pdf Download (310kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (102kB) |
|
Text
publikasi.pdf Download (306kB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (93kB) |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB) |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (231kB) |
|
Text
lampiran.pdf Download (441kB) |
Abstract
Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan caratidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri, semua itu di lakukan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu keinginan pelaku usaha berdampak pada pengguna tabung gas elpiji. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: penegakan hukum terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi sesuai Undang-Undang Metrologi Legal Dan Perlindungan Konsumen Yang Di Tangani Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng terhadap pelaku usaha pengalihan/pemindahan tabung gas elpiji subsidi ke non subsidi dan solusinya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori sistem hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penegakan hukum terhadap perkara pidana pengalihan gas pada tabung gas bersubsidi ke tabung gas non subsidi yang dilakukan oleh Polisi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah dimulai dari adanya laporan dari masyarakat atau temuan sendiri dari polisi, selanjutnya diturunkan surat tugas untuk melakukan penyelidikan, kemudian dilakukan gelar perkara untuk memulai adanya penyidikan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pengalihan gas mengalami beberapa kendala yang dilihat dari sistem hukum, struktur, substansi, dan kultur hukum. Solusinya adalah Memberikan sanksi dari tindak pidana pengalihan gas, agar pelaku memiliki efek jera dan tidak membuat tindak pidana pengalihan gas terjadi kembali. Dalam hal terjadi pengalihan tabung gas elpiji yang merugikan masyarakat banyak, maka masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Seperti kasus pengalihan tabung gas elpiji yang dibahas sebelumnya, masyarakat melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.Pegawai instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi Legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-undang ini.Penyidikan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku.Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen. Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 24 Feb 2020 02:10 |
Last Modified: | 24 Feb 2020 02:10 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16296 |
Actions (login required)
View Item |