NUMAIRI, ALFIAN FAULIA (2019) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi Sebagaimana Dalam UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Kota Semarang. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
cover.pdf Download (457kB) |
|
Text
abstrak.pdf Download (228kB) |
|
Text
daftar isi.pdf Download (119kB) |
|
Text
publikasi.pdf Download (145kB) |
|
Text
bab I.pdf Download (512kB) |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB) |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (338kB) |
Abstract
Kebijakan kelistrikan dalam mendorong kemudahan berusaha menjadi harapan banyak pihak. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan setiap pemasangan instalasi listrik memiliki sertifikat laik operasi (SLO). Berbasis pada sertifikat laik operasi sebagai syarat mutlak untuk menikmati aliran listrik, dipandang sebagai diskriminasi terhadap warga Negara dan diperparah oleh ancaman pidana terkait pengabaian ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang mendamaikan pencari keadilan, dalam menuju hak warga bangsa yang setara dan jauh dari diskriminasi. Tesis ini berangkat dari permasalahan seperti berikut: 1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi; 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi; dan 3) Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam UndangUndang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang di masa yang akan datang?. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dan berjenis penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa: 1) Penegakan hukum Tindak Pidana mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi, berawal dari penyelidikan terbuka penyidik Polda Jateng melalui interview, dengan hasil adanya petunjuk bukti tindak pidana ketenagalistrikan. Selanjutnya pihak penyidik, meningkatkan status dari penyelidikan ke proses penyidikan. Pada tahap penuntutan, Penuntut Umum mendakwa tersangka dalam dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 49 ayat (2) atau kedua melanggar pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. 2) Faktorfaktor yang mempengaruhi Tindak Pidana mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi adalah faktor sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang masih lemah, pelaku tindak pidana yang belum tahu tentang norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, dan peran dinas atau instansi terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan yang kurang aktif mengabarkan kebijakan mandatory nya. 3) Upaya yang diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana ketenagalistrikan yang berhubungan dengan mengoperasikan instalasi listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi, adalah mengedepankan sanksi pidana administrasi yaitu denda. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika korban dari pidana ini sangat dirugikan (meninggal, cacat seumur hidup dan lain-lain yang setara dengan keadaan itu) maka pilihan sanksi pidana penjara dapat dijatuhkan kepada pelaku, dengan dalil bahwa pelaku telah melakukan “kejahatan” bukan lagi “pelanggaran” Kata kunci: pidana, sertifikat laik operasi, ketenagalistrikan
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 24 Feb 2020 02:09 |
Last Modified: | 24 Feb 2020 02:09 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16295 |
Actions (login required)
View Item |