Secara peraturan perundang-undangan seseorang yang merupakan mantan
narapidana korupsi tidak dilarang untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati
tetapi di masyarakat Kudus tidak segan untuk memilih pasangan calon yang salah
satunya merupakan mantan narapidana korupsi.Oleh karena itu tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
di Kabupaten Kudus, Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
masyarakat dalam memilih Bupati Kudus yang berstatus mantan narapidana dan
untuk mengetahui budaya hukum yang ideal dalam pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kudus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis
sosiologis dengan pendekatan analisis data kualitatif, menggunakan data primer
dan sekunder. Adapun hasil penelitian adalah Mekanisme pencalonan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus telah sesuai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tentang permohonan judicial
review terhadap Pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Faktorfaktor

yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih Bupati Kudus yang
berstatus mantan narapidana adalah Pertama, ditentukan oleh faktor perilaku
memilih masyarakat Kudus yang masih permisif terhadap kasus tindak pidana
korupsi. Kedua, faktor ideologi, faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi dan
faktor budaya. Budaya hukum masyarakat memilih Bupati yang ideal bagi
Kabupaten Kudus dapat dilihat dari karakteristik budaya hukum masyarakat
Kudus yaitu secara substansi atau norma yang terkandung dalam peraturan,
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan nilai
yang hidup pada masyarakat Kudus. Dan faktor yang mendorong budaya hukum
memilih Bupati yang ideal yaitu berdasarkan pendidikan dan kebiasaan. Melalui
ke 2 faktor tersebut diharapkan dapat merubah persepsi masyarakat bahwa
memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati mantan koruptor tidaklah tepat
dikarenakan seorang mantan koruptor berpotensi untuk melakukan korupsi
kembali (residifis).