Permasalahan penegakan hukum menjadi hal yang menarik untuk
diperbincangkan terutama karena terdapat ketimpangan antara aspek hukum
dalam harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Ironisnya
kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Hal ini dipicu
oleh lemahnya penegakan hukum. Bisa dikatakan bahwa hukum di negara ini
tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum seharusnya akuntabel
(bertanggung jawab), tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga
hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik. Rakyat butuh kepastian
hukum atas sistem hukum yang berlaku di negara ini, karena penegakan hukum
tak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri. Untuk
membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu
melibatkan seluruh stakeholder dan yang terpenting adalah dukungan
pemerintahan yang bersih. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam
penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian
hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan Skripsi ini adalah
Penegakan Hukum tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh
anggota Kepolisian, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri
pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan
kode etik terhadap Kepolisian sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika. Metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan peneltian
yuridis sosiologis. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia
yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau
diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi
sanksi berupa sanksi pidana.Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak
pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi
pidana atau tidak diberi sanksi pidana. Namun ada beberapa oknum polisi yang
bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan
mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Hal tersebut tentu saja dapat
menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk
memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum
terhadap masyarakat Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok
permasalahan dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana proses sidang kode etik
kepolisian yang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika (2) Proses
penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat
kasus pidana penyalahgunaan narkotika pada kenyataannya belum terlaksana
dengan baik dimana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat
kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih
melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di
peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana
narkotika.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika
Anggota Kepolisian
xv