Bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada

bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga
memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian
hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat mendorong
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang
Dasar
1945
Penelitian “Proses Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Trhadap
Tanah di Koperasi Istana Artha Weleri” bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui
prosedur pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah hak milik oleh Koperasi
Istana Artha Weleri. 2)Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh
Koperasi Istana Artha Weleri dalam pembebanan hak tanggungan terhadap tanah
hak milik.
Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis.Sumber data di peroleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian
lapangan atau wawancara dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara
sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembebanan Hak Tanggungan
terhadap tanah hak milik oleh Koperasi Istana Artha Weleri, mempunyai prosedur
dimana seorang debitur jika ingin meminjam dengan plafond di atas 50 juta akan
dipasang hak tanggungan dengan jaminan berupa tanah, tanah plus bangunan,
tanah sawah atau tanah kosong dan di berikan Surat Kuasa Membebankan Hak
Atas Tanah (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Namun
bilamana debitur sudah dipastikan dapat memenuhi prosedural dan bersih dari
tanggungan dari pihak atau lembaga kreditur lainnya, maka debitur hanya akan di
beri Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang diberikan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) kepada debitur. 2) Dalam pelaksanaannya, Koperasi
Istana Artha Weleri mempunyai beberapa kendala-kendala yang di hadapi, baik
dari luar (Faktor Eksternal) atau dari dalam (Faktor Internal) itu sendiri. Di
antaranya adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat sekitar tentang
pentingnya akses legalitas hukum atau hukum yang berlaku ketika diberikannya
hak tanggungan kepada masyarakat, serta kurangnya monitoring dari pihak
koperasi sehingga terjadi cacat hukum di dalam Surat / Sertifikat tersebut.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Koperasi, Tanah