ADI, PURWO WICAKSONO (2019) PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
cover.pdf Download (442kB) |
![]() |
Text
abstrak.pdf Download (237kB) |
![]() |
Text
daftar isi.pdf Download (101kB) |
![]() |
Text
publikasi.pdf Download (121kB) |
![]() |
Text
bab I.pdf Download (184kB) |
![]() |
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) |
![]() |
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB) |
![]() |
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf Download (97kB) |
Abstract
Dalam proses pembuktian, apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dan kendala dan solusi hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif-analisis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim didasarkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, akan tetapi dalam praktek di sidang pengadilan penerapan alat bukti petunjuk tidak hanya terbatas seperti yang ditentukan undang-undang, namun dari hal-hal lain yang terungkap di persidangan antara lain keterangan ahli, olah TKP ( Tempat Kejadian Perkara ) dan barang bukti untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kendalanya yaitu Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP saja, sehingga dapat menghambat jalannya proses pembuktian di persidangan dan mempersulit hakim dalam mendapatkan kebenaran materiil. Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri seperti alat-alat bukti yang lainnya dan kekuatan pembuktiannya yang bersifat assesoir (pelengkap) sehingga penggunaan alat bukti petunjuk harus didukung dengan alat bukti yang lain. Adanya perbedaan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur pada Pasal 188 (2) KUHAP dengan pendapat hakim dalam memutus suatu perkara. Solusi adalah : Dalam menemukan alat bukti petunjuk oleh hakim tidak hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP karena bila hanya terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, maka hakim tidak bisa mendapatkan persesuaian dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk memutus perkara. Alat bukti petunjuk tidak seharusnya bersifat assesor ( tergantung ) dari alat bukti yang lain tetapi memang penggunaan alat bukti petunjuk setelah mendengar dan melihat kemudian menyimpulkan dan dilihat persesuaiannya dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa untuk kemudian menggunakan alat bukti petunjuk apabila alat-alat bukti yang lain kurang menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim hanya dapat menerapkan alat bukti petunjuk dari apa yang dilihat dan didengar yang kemudian dilihat persesuaiannya untuk memutus perkara sehingga menghindari anggapan bahwa hakim menggunakan pendapatnya sendiri. Kata Kunci: Penerapan, Alat Bukti, Hakim, Tindak Pidana, Pembunuhan
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 18 Feb 2020 07:28 |
Last Modified: | 18 Feb 2020 07:28 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16127 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |