Pemerintah bertanggung jawab mendukung perlindungan anak dengan
menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak agar pertumbuhan dan
perkembangannya dapat optimal dan terarah. Sama halnya dengan upaya
penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, yang harus dilakukan
secara konsisten khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat yang samasama
mempunyai
kewajiban
dalam
hal
menangguangi
kejahatan
seksual
terhadap

anak.

Penelitian ini, berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan
Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak) ini bertujuan untuk
mengetahui penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan
terhadap Anak di Pengadilan Negeri Demak dan mengetahui Pertimbangan
Hakim dalam memutus Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Pengadilan
Negeri Demak.
Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum dengan
pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Konsep
ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan
diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsep ini memandang
hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas
dari kehidupan masyarakat yang nyata. Metode ini mengkaji hukum tertulis
dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan
komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada
tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat seuatu perundangan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan
Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Nomor
230/Pid.Sus/2018/PN Dmk telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang
ada pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, Serta selama pemeriksaan di persidangan tidak di temukan
alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar
maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab
dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Pertimbangan
hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana Pencabulan
terhadap anak dalam perkara putusan nomor: Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN Dmk
lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian
hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.
35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seharusnya terdakwa mendapat
hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai
pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk
bisa lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan
yang melanggar hukum.
Kata Kunci: Anak, Pencabulan, Tindak Pidana