library@unissula.ac.id
Logo Universitas Islam Sultan Agung Repository UNISSULAUniversitas Islam Sultan Agung Semarang

Tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kota Semarang

Detail Tugas Akhir

Tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kota Semarang

NUGRAHA, SANDHY ADITYA (2019) Tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Kota Semarang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

Berkas Tugas Akhir

PDF
Text
cover.pdf
PDF
Text
abstrak.pdf
PDF
Text
daftar isi.pdf
PDF
Text
publikasi.pdf
PDF
Text
bab I.pdf
PDF
Text
bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Akses terbatas: khusus pengguna terdaftar Ukuran File (1MB)
PDF
Text
daftar pustaka.pdf

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dan wewenang
profesi PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah di Kota Semarang serta Apa
Faktor Penghambat yang timbul dalam pembuatan akta jual beli tanah dan
bagaimana solusinya.
Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan
metode pengumpulan data : metode kepustakaan dan metode analisis data yang
berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.
Dapat diambil kesimpulan tentang Tanggung jawab dan wewenang PPAT
dalam pembuatan Akta Jual beli tanah di Kota Semarang yaitu Memeriksa syaratsyarat
sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan dengan antara lain
mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di
Kantor Pertanahan. Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu :
Membuat Akta – Akta peralihan hak atas tanah, Pemberian hak baru atas Tanah,
dan Pengikatan tanah sebagai jaminan Hutang Tanggung jawab PPAT terhadap
akta jual beli yang dibuatnya yang tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta
PPAT atau terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan
jabatannya sehingga berakibat akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum
yang didasari adanya penyimpangan terhadap syarat formal dan syarat materiil
dari prosedur pembuatan akta PPAT , maka PPAT dapat dikenai atau dijatuhi
sanksi –sanksi sebagai berikut : sanksi administrative, sanksi perata dan sanksi
pidana. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pendaftaran
tanah secara sistematik di Kota Semarang dari masyarakat, diantaranya:
Rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Semarang akan prosedur pendaftaran
tanah membuat proses pendaftaran tanah itu sendiri berjalan sangat lambat,
Masyarakat yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan
pendaftaran, seperti dalam hal melengkapi kekurangan data, Dalam prakteknya,
banyak dijumpai kasus di mana masyarakat tidak dapat membuktikan bahwa
tanah tersebut adalah miliknya, Tumpang tindih antar tanah juga menjadi salah
satu permasalahan yang sering dihadapi dalam pendaftaran tanah secara
sistematik.
Kata Kunci : Tanggung Jawab, Wewenang, PPAT, Akta, Jual Beli, Tanah

Informasi Item

Item Type Thesis (Undergraduate)
Subjects K Law > K Law (General)
Divisions Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Date Deposited 18 Feb 2020 06:13
Last Modified 18 Feb 2020 06:13
URI https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16083

Actions (login required)

View Item
View Item
Repository UNISSULAPerpustakaan Universitas Islam Sultan Agung

Telusur

Layanan

Informasi

  • AlamatJl. Raya Kaligawe KM 4, Semarang 50112
  • PelayananSenin–Jumat, 07.00–18.00 WIB
    Sabtu, Minggu & hari libur tutup.
  • NPP3302202D2011823
© 2026 Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung. Hak cipta karya tetap pada penulis masing-masing. KebijakanOAI-PMHRSSDijalankan dengan EPrints