KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG (Fokus Studi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana)

LATIF, YAHMAN ABDUL (2019) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG (Fokus Studi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (313kB)
	Text abstrak.pdf Download (150kB)
	Text daftar isi.pdf Download (107kB)
	Text publikasi.pdf Download (168kB)
	Text bab I.pdf Download (238kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (109kB)

Abstract

Peneitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui apa saja fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di dalam sistem Peradilan Pidana. Serta pengaturan tentang fungsi peradilan pidana yang ada di Indonesia Penelitian ini yaitu merupakan suatu penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji dari segi aturan hukum yang ada dengan keadaan yang terjadi di lapangan, yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dengan meneliti sekaligus mengkaji bahan-bahan hukum yang mengikat, peraturan perundang-undangan yang ada, rancangan Undang-Undang, jurnal hukum, dan karya hukum. Berdasarkan ke pada penelitian dapat diperoleh hasil penelitian fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana yaitu dapat memberikan pembinaan yaitu sesuai dengan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip pokok pada pemasyarakatan dan sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu yang telah di tentukan. yaitu sebagai wujud dari pada pelaksanaan peranannya, Lembaga Pemasyarakatan yaitu memberikan program pembinaan ke pada narapidana meliputi kegiatan gotong royong, pendidikan olahraga dan rekreasi, pendidikan keagamaan, asiniliasi, cuti, menjenguk keluarga, pelepasan yang bersyarat, cuti menjelang bebas, perpustakan serta upaya harmonisasi yaitu dengan keluarga atau pada badan sosial, yaitu untuk kepada menunjang pelaksanaan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan unsur-unsur yang menunjang lainnya seperti kepada pelayanan kesehatan dan juga pelayanan makanan, yaitu dengan banyaknya program pelatihan dan juga kerja sama dengan dinas yang terkait membuat para narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dapat menjadi lebih baik lagi. Program pembinaan yang di terapkan yaitu sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia yaitu dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan dan juga peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Hukum juga haruslah dapat di perbaharui yaitu sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, mengingat bahwa hukum yang sedang berlaku saat ini merupakan suatu warisan jajahan belanda dari masa hindia belanda. Sehingga di rasa perlu banyak di adakan pembaharuan di dalam hukum pidana. Termaksut salah satunya ialah ke pada pemenuhan hak-hak narapidana (kebutuhan narapidana di dalam menyalurkan kebutuhan biologis seksual bagi narapidana yang telah menikah) guna menghadirkan kebijakan yang lebih ideal dan hukum yang lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan pada zamannya. Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana, Hak-Hak narapidana, dan Pembaharuan Hukum Pidana.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	17 Feb 2020 08:56
Last Modified:	17 Feb 2020 08:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16074

Actions (login required)

View Item