TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

SUPIYANA, CHEPI (2019) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (1MB)
	Text daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text publikasi.pdf Download (457kB)
	Text bab I.pdf Download (1MB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi Undang-undang. Skripsi. Jurusanilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pembimbing : Andri Winjaya Laksana. S.H., M.H Indonesia memiliki anugrah dari Tuhan berupa kekayaan sumber daya alam di air, udara dan darat termasuk satwa dilindungi. Tetapi dibalik kekayaan yang dimiliki banyak satwa terancam punah dikarenakan perdagangan dan perburuan secara liar. Permasalahan dalam penelitian ini pertama dasar kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi., Hal ini sudah pasti mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi seluruh alam semesta di bumi ini:1. Bagaimanakah Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dilindungi ? 2. Apa saja kendala dan solusi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa dilindungi ? Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Adapun sumber dan jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan, data sekunder berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan dan data tersier berupa kamus dan juga katalog perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan kewenangan dasar Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada dalam KUHAP yang menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdapat didalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajement Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kata Kunci : Kewenangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Perdagangan Satwa Dilindungi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	17 Feb 2020 08:56
Last Modified:	17 Feb 2020 08:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16072

Actions (login required)

View Item