Tinjauan Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi Undang-undang. Skripsi. Jurusanilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Pembimbing : Andri Winjaya Laksana. S.H., M.H
Indonesia memiliki anugrah dari Tuhan berupa kekayaan sumber daya alam di air,
udara dan darat termasuk satwa dilindungi. Tetapi dibalik kekayaan yang dimiliki
banyak satwa terancam punah dikarenakan perdagangan dan perburuan secara liar.
Permasalahan dalam penelitian ini pertama dasar kewenangan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi., Hal
ini sudah pasti mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi seluruh alam
semesta di bumi ini:1. Bagaimanakah Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Satwa Liar dilindungi ? 2. Apa saja kendala dan solusi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Satwa dilindungi ?
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif.
Adapun sumber dan jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data primer
yang diperoleh dari studi lapangan, data sekunder berupa dokumen dan peraturan
perundang-undangan dan data tersier berupa kamus dan juga katalog
perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat
disimpulkan kewenangan dasar Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada dalam KUHAP yang
menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan
pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
Wewenang yang dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdapat didalam
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajement Penyidikan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Kata Kunci : Kewenangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana,
Perdagangan Satwa Dilindungi