KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA DAN MALAYSIA

WARDHANA, RANGGANATA ADHI KUSUMA (2019) KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA DAN MALAYSIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Download (97kB)
	Text daftar isi.pdf Download (100kB)
	Text publikasi.pdf Download (384kB)
	Text bab I.pdf Download (315kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (104kB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang dapat menodai kehidupan berbangsa dan bernegara serta dapat menodai Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, sebab pencucian uang merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat Tindak pidana pencucian uang akhir-akhir ini terjadi semakin meningkat. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, dan kelebihan dan kekurangan predicate offence tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, serta kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uangdi Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan data menggunakan sumber data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001, Act 613 dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan kamus yang berkaitan dengan pencucian uang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tindak pidana pencucian uang di kedua Negara sudah ditegakkan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik. Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam predicate offence, dan sanksi pidana dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut. Selanjutnya ditemukan kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang. Kata kunci: Kebijakan formulasi, tindak pidana pencucian uang, komparasi, Indonesia dan Malaysia

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	13 Feb 2020 06:38
Last Modified:	13 Feb 2020 06:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16030

Actions (login required)

View Item