Pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di pengadilan negeri semarang

WIJAYANTI, TITIK (2019) Pelaksanaan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana di pengadilan negeri semarang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Download (1MB)
	Text daftar isi.pdf Download (15kB)
	Text abstrak.pdf Download (10kB)
	Text publikasi.pdf Download (121kB)
	Text bab I.pdf Download (203kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (69kB)

Abstract

Masa sekarang ini banyak perkara pidana yang juga memiliki unsur perdata dan dapat dimintakan pertanggung jawaban seperti perdata yaitu ganti rugi . Pasal 98 sampai 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutnya sebagai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian atas tindak pidana. . Tetapi dalam praktiknya sistem penggabungan perkara ini masih ditemui kekurangan atau kendala, baik dari sistem mekanisme pelaksanaanya maupun peraturan yang mengatur, serta kesadaran masyarakat khususnya para korban tindak pidana yang tidak mengetahui adanya sistem penggabungan perkara ini. Korban tindak pidana penggelapan dan korban lalu lintas adalah salah satu objek yang dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, karena dinilai korban menderita kerugian atas tindakan pelaku . Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data Hukum Islam, data primer dan data sekunder . Yang diambil dengan alat pengumpul data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier . Tujuanya untuk mengetahui pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana, untuk mengetahui mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana . Dan untuk mengetahui kendala dan solusi pada penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana . Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan tertera di Pasal 98 sampai 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pengaturan tersebut masih kurang jelas, selanjutnya mengenai mekanisme pelaksanaanya juga masih kurang karena memang belum ada semacam peraturan pelaksanaan . Kata kunci : Penggabungan Perkara, Gugatan Ganti Kerugian, Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	13 Feb 2020 05:10
Last Modified:	13 Feb 2020 05:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15937

Actions (login required)

View Item