Rekonstruksi Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Mewujudkan Perlindungan Hak Cipta

Andris, Andris (2019) Rekonstruksi Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Mewujudkan Perlindungan Hak Cipta. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (717kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (131kB)
	Text Abstrak.pdf Download (12kB)
	Text publikasi.pdf Download (247kB)
	Text babI.pdf Download (835kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (858kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (453kB)

Abstract

Dalam pelaksanaannya jaminan fidusia dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak antara debitur dan kreditur dalam sebuah perjanjian dalam bentuk jaminan. Bentuk jaminan ini di gunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan Ketuhanan Maha Esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan. Sehingga kurangnya perlindungan hukum bagi salah satu pihak yaitu debitur ketika melakukan wansprestasi. Melalui paradigma konstruktifisme penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi, dengan tema-tema sifat layak dipercaya (trustworthiness) dan otentisitas (authenticity).Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sociolegal research sebagai upaya untuk memahami hukum dalam konteks, yaitu konteks masyarakatnya sehingga harapan besar dapat mendukung upaya rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan perkreditan dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dimana dalam hal debitur wanprestasi maka pihak lembaga pembiayaan perkreditan tidak akan langsung melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dari debitur sebagai upaya yang ditempuh oleh lembaga pembiayaan perkreditan dengan mengedepankan musyarawarah. Namun disisi lain juga masih terdapat lembaga pembiayaan perkreditan masih juga dengan melakukan penarikan dengan sistem melalui pihak ketiga. Maka penyelesaian sengketa dalam perjanjian fidusia terkait adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu dengan yuridis (litigasi) dan non yuridis (non-litigasi). Rekonstruksi hukum sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dengan berbasis Keadilan, dilakukan terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimana terdapat kedudukan yang seimbang antara kreditur dan debitur dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara musyawarah sehingga menempatkan keadilan bagi kedua belah pihak. Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekutoria, keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	28 Jan 2020 06:29
Last Modified:	28 Jan 2020 06:29
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15729

Actions (login required)

View Item