Estidina, Sarah (2019) PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK ATAS TANAH DARI STATUS HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI MENJADI HAK MILIK (STUDI DI KABUPATEN REMBANG). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
Cover.pdf Download (897kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (9kB) |
|
Text
Publikasi.pdf Download (139kB) |
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (100kB) |
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (212kB) |
|
Text
Lampiran.pdf Download (2MB) |
|
Text
Bab I.pdf Download (131kB) |
|
Text
Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) |
|
Text
Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) |
|
Text
Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (8kB) |
Abstract
Rumah beserta tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia memerlukan kepastian hukum sehingga harus dilakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh jaminan atas tanah, sedangkan status tanah yang didaftarkan selain Hak Milik, terdapat hak lain yang lebih rendah seperti Hak Guna Bangunan(HGB), Hak Guna Usaha( HGU), Hak Pakai(HP).Dengan hak yang lebih rendah oleh masyarakat dirasakan kurang memadai karena jangka waktunya terbatas da nada perlu biaya lagi untuk memperpanjang haknya dan kedudukan hukumnya kurang kuat dibandingkan dengan Hak Milik. Oleh karena itu pemegang hak yang statusnya lebih rendah dari hak milik dapat meruba statusnya menjadi hak milik agar tanah dan rumah yang dimiliki dan ditempatinya menjadi status hak milik yang kedudukan hukumnya paling kuat dibandingkan dengan hak-hak atas tanah yang lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.Yuridis adalah tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah. Kemudian yang dimaksud empiris adalah berfokus pada informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian yang nyata yakni meneliti bagaimana cara melakukan prosedur perubahan hak atas tanah dari status hak guna bangunan dan hak pakai menjadi hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perubahan hak atas tanah di Kabupaten Rembang telah sesuai dengan pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria, tapi pada prinsipnya tidak ada hambatan di dalam pelaksanaan perubahan hak atas tanah dari status hak guna bangunan dan hak pakai menjadi hak milik, namun hambatan yang ditemui yaitu dalam proses pendaftaran perubahan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai menjadi Hak Milik ternyata pemilik tanah telah memiliki tanah pekarangan lebih dari 5 bidang dengan luas sampai dengan 5000m2 yang diketahui dari data base pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang dan itu menyalahi ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria No. 6 Tahun 1998. Jadi si pemilik tanah tersebut harus melepaskan sebagian tanah miliknya agar jumlah tanah yang dimiliki tidak melebihi ketentuan yang dimaksud atau permohonan perubahan hak tersebut tidak dikabulkan. Kata Kunci: Perubahan, HGB HP, Hak Milik
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 28 Jan 2020 06:25 |
Last Modified: | 28 Jan 2020 06:25 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15718 |
Actions (login required)
View Item |