Lelang adalah penjualan secara khusus, proses pemindahtanganan barang milik negara dilelang melalui KPKNL secara e-auction. Pelaksanaan lelang harus memenuhi asas-asas dan unsur-unsur lelang. Namun dalam praktiknya, dipertanyakan dalam pelaksanaan lelang barang milik negara melalui internet. Salah satunya adalah unsur lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang, sedangkan proses penawaran pada e-auction dilakukan secara online menggunakan interenet sehingga dalam pelaksanaanya tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang yang berwenang untuk itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang barang milik negara melalui internet (E-auction) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, untuk mengetahui akibat hukumnya apabila lelang tidak dilakukan dihadapan pejabat lelang dan kendalanya. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, untuk spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analistis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku kepustakaan. peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah, dan lain-lain. Kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dan pelaksanaan lelang barang milik negara melalui intenet sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 27/PMK.06/2016 melalui beberapa tahapan yaitu, permohonan lelang, pemohon lelang serta persyaratan, KPKNL melakukan penelitian berkas, penetapan hari dan tanggal lelang, waktu dan tempat lelang, jaminan penawaran, nilai limit, mengumumkan lelang, pengumuman lelang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak, peserta/pembeli menyetorkan uang jaminan ke rekening KPKNL, penawaran tanpa kehadiran peserta lelang, pembayaran dan penyetoran, penyetoran hasil bersih lelang atas barang milik negara ke kas negara, dan kwintasi risalah lelang, dan dalam pelaksanaannya lelang harus dilakukan dihadapan lelang apabila tidak dilakukan tidak dihadapan pejabat lelang, lelang dianggap tidak sah. Serta di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala meliputi gangguan teknis, kendala lainnya masih berkaitan dengan jaringan internet, dan lain-lain.

Kata Kunci : Lelang, Barang Milik Negara, E-auction