Aini, Muhammad (2019) Rekonstruksi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Yang Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
Text
Cover.pdf Download (706kB) |
|
Text
Daftarisi.pdf Download (134kB) |
|
Text
Abstrak.pdf Download (159kB) |
|
Text
publikasi.pdf Download (179kB) |
|
Text
babI.pdf Download (661kB) |
|
Text
babII.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB) |
|
Text
babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) |
|
Text
babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB) |
|
Text
babV.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB) |
|
Text
babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) |
|
Text
daftar_pustaka.pdf Download (176kB) |
Abstract
Pembahasan penelitian ini difokuskan pada pertimbangan kenapa ahli waris pengganti harus dimuat dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, problematika hukum ahli waris pengganti yang belum berkeadilan dalam Hukum Kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum dari penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Konstruksi Hukum Islam yang belum berkeadilan, dan rekonstruksi ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Konstruksi Hukum Islam yang berbasis nilai keadilan. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari penerapan ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dalam proses Peradilan Agama di Indonesia, yang melahirkan berbagai problematika hukum seperti perbedaan penafsiran terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengenai ahli waris pengganti, karena redaksinya yang bersifat ambigu dan dianggap rumusannya tidak jelas. Multi tafsir terhadap pasal 185 tersebut mengakibatkan perbedaan signifikan dalam putusan para Hakim Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analistis, dengan paradigma constructivism. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normative dan sosiological yurisprudence. Adapun sumber bahan hukum adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi-regulasi serta referensi lainnya yang terkait, kemudian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: dalam aspek filosofis, ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak berasal dari kewarisan Islam syafi’iyah, tujuan pembentukannya hanya diperuntukkan kepada para hakim Agama, kemudian epistemologi ahli waris pengganti dihegemoni pemikiran hazairin, hukum adat dan hukum perdata Belanda, kemudian adanya pembatasan penafsiran oleh Mahkamah Agung menjadikan ketentuan ahli waris pengganti menjadi kabur. Temuan aspek sosiologis adalah bahwa mindset mayoritas muslim Indonesia berdasarkan mazhab syafi’iyyah dimana mazhab ini tidak mengenal istilah ahli waris pengganti. Selanjutnya temuan dalam aspek yuridis, ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanyar berdasarkan Instruksi Presiden. Selanjutnya, materi muatan tentang ahli waris pengganti pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan redaksi yang tidak jelas rumusannya sehingga tujuan perumusannya pun menjadi tidak jelas, narasinya merupakan paradoks yang melahirkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan ketidakadilan dalam hukum kewarisan di Indonesia. Untuk mewujudkan rekonstruksi hukum ahli waris pengganti yang berbasis keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam, maka harus dilakukan rekonstruksi hukum. Rekonstruksi tersebut tertuju pada 2 (dua) norma, norma sosial dan norma yuridis. Rekonstruksi norma sosial adalah dengan membumikan norma-norma penggantian ahli waris sebagai wujud keadilan sosial dalam masyarakat muslim Indonesia. Rekonstruksi norma yuridis adalah melakukan penyempurnaan muatan materi pada ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, seperti meniadakan kata “dapat” dalam materi ayat (1), kemudian merumuskan materi ayat (2) bahwa ahli waris pengganti mendapatkan separoh dari bagian ahli waris terendah. Kemudian melengkapinya dengan norma-norma baru, seperti menyatakan bahwa ahli waris pengganti tidak dapat menghijab saudara/saudari pewaris dan ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan sisa bagian ketika ada anak dan/atau ayah pewaris. Kata kunci: Hukum kewarisan, Ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 27 Jan 2020 07:36 |
Last Modified: | 27 Jan 2020 07:36 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15680 |
Actions (login required)
View Item |