Tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, untuk itu bagi masyarakat yang sudah mempunyai tanah diharapkan untuk melakukan pendaftaran tanah agar mendapat sertifikat yang merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah oleh pemerintah. Namun dalam praktek sekarang ini berkenaan dengan sertifikat tanah tidak jarang terbit 2 (dua) sertifikat atau sering disebut sertifikat ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya sertifikat ganda serta bagaimana peranan badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sertifikat ganda di BPN Kota Semarang. Permasalahan diatas dikaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang meliputi pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum sosiologis. Dalam pendekatan hukum normatif penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada dalam skripsi ini. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Sedangkan pendekatan hukum sosiologis dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan penelitian dan wawancara langsung kepada pegawai BPN. Untuk metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum, sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor terjadinya sertifikat ganda di BPN kota Semarang, faktor yang pertama adalah kesalahan dari pemilik tanah yang tidak memperhatikan tanah miliknya sendiri dengan baik dan tidak bisa memanfaatkan tanahnya sehingga bisa diambil alih orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik sah, faktor yang kedua dari kantor BPN karena pejabat kurang teliti terhadap perkara yang ada, dan faktor terakhir dari pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang tidak punya data yang sudah bersertifikat atau data tidak valid. Untuk peran BPN dapat disimpulkan bahwa peranan BPN dalam penyelesaian sertifikat ganda adalah untuk menelaah dan mengelola data yang digunakan untuk menyelesaikan perkara di bidang pertanahan dan menampung gugatan atas perkara yang yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang telah merugikan negara.

Kata Kunci : Tanah, Sertifikat Ganda, Peranan BPN