Rekonstruksi Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan

Ramlan, Ramlan (2019) Rekonstruksi Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (649kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (184kB)
	Text Abstrak.pdf Download (176kB)
	Text publikasi.pdf Download (272kB)
	Text babI.pdf Download (613kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (228kB)

Abstract

Aspek pertanahan guna penyediaan lahan dan penataan ruang sangat perlu dan mutlak untuk dipertimbangkan, karena tanah merupakan salah satu sumber daya kegiatan baik masyarakat maupun pemerintah yang dapat dinilai sifat, keadaan, proses dan penggunaannya. Upaya Pemerintah untuk memenuhi keperluan akan tanah tersebut diwujudkan antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentan g Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadaan Tanah). Penelitian ini bersifat preskriptif yang menawarkan konsep untuk memecahkan suatu masalah (problem solving) dan tidak sekedar deskriptif (just to describe something as it is). Atau sifat penelitian preskriptif adalah menyorot sesuatu (objek) dicita-citakan atau yang seharusnya. Maksudnya untuk menggambarkan konsep ideal pengelolaan tanah untuk kepentingan umum yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan petunjuk–petunjuk atau masukan-masukan atau saran-saran terhadap hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berbasis keadilan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah. Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian yang layak dan adil atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsep ideal yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah apabila memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan urnum adalah bukan dengan cara jual beli tetapi dengan cara pelepasan hak atau pencabutan hak disertai pemberian ganti rugi yang didasarkan pada harga jual beli bukan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP). Penetapan nilai besaran ganti rugi berdasarkan harga jual beli, juga dapat dipandang sebagai pengakuan hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial atas tanah.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jan 2020 07:23
Last Modified:	27 Jan 2020 07:23
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15653

Actions (login required)

View Item