Salah satu bentuk kemajuan dari dunia kesehatan dan telah memberikan dampak kepada masyarakat khususnya di Indonesia adalah jenis-jenis kontrasepsi yang menawarkan berbagai manfaat seperti menunda kehamilan yang mereka kehendaki. Dibalik kemudahan dan efektif dari alat kontrasepsi ada dampak hal baik maupun buruknya bagi akseptor keluarga berencana. Dalam pelaksanaan pemasangan alat kontrasepsi masih mempunya kekurangan kendala dan hambatan bagi akseptor, terlebih soal perlindungan hukum yang didapatkan oleh akseptor keluarga berencana. Dengan adanya hubungan antara akseptor dan tenaga medis maka masing-masing pihak harus mendapatkan hak dan kewajibanya, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap akseptor keluarga berencana melalui Informed consent sebelum pemasangan alat kontrasepsi dan mengetahui kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Informed Consent pada pemasangan alat kontrasepsi. Penelitian skripsi ini mengguakan metode yuridis normatif yang berpedoman pada peraturan perundag-undangan yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Perlindungan hukum bagi akseptor keluarga berencana melalui Informed Consent sebelum pemasangan alat kontrasepsi telah memberikan dampak baik terhadap akseptor keluarga berencana, akan tetapi dalam kenyataanya terdapat satu atau beberapa permasalahan yang lalai dalam melakukan persetujuan tindak medis tersebut. Dikarenakan mereka juga kurang mengetahui tentang Informed Consent dan minimnya pengetahuan terhadap persetujuan tindak medis. 2) Kendala dan habatan dalam pelaksanaan Informed Consent pada pemasangan alat kontrasepsi, ada beberapa hambatan yang penulis temui di dalam masyarakat. Kendala dan hambatan tersebut minimnya pengetahuan terhadap Informed Consent, keterbatasan kemampuan akseptor yang berupa buta huruf, perselisihan keputusan antara pasanganya maupun kemantapan niat akseptor sendiri dan menyepelekan ataupun mengabaikan prosedur Informed Consent yang tenggah dijalaninya oleh akseptor.

Kata Kunci : Perlindungan Akseptor, Informed Consent