Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan

Sudiyono, Sudiyono (2019) Rekonstruksi Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP Berbasis Nilai Keadilan. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (404kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (217kB)
	Text bstrak.pdf Download (186kB)
	Text publikasi.pdf Download (157kB)
	Text babI.pdf Download (551kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (539kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (350kB)

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini, permasalahan mengapa sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan di Indonesia saat ini belum mewujudkan keadilan, dan konstruksi ideal sanksi pidana tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbasis nilai keadilan. Kerangka pemikiran penelitian ini dilatarbelakangi oleh rumusan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana perkosaan terutama tentang sanksi pidananya, dimana dalam praktiknya menimbulkan gap dalam penerapannya di masyarakat yaitu sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perkosaan tidak seimbang dan belum mewujudkan keseimbangan dan kurang memberi nilai perlindungan umum/masyarakat dan perlindungan individu/perorangan. Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal/socio legal research yang bersifat desktiptif analisis, dengan paradigm constructivism. Metode pendekatan penelitian ini adalah normatif, sosiologis, kualitatif dan sociolegal research. Sumber data primer adalah wawancara, observasi, sedangkan sumber data sekunder adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisa. Temuan : (1) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini masih belum adil. (2) Faktor-faktor penyebab mengapa sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan di Indonesia saat ini belum mewujudkan keadilan, karena sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini hanya berorientasi kepada perbuatan pelaku perkosaan saja dan belum berorientasi kepada perlindungan umum/masyarakat dan perlindungan individu/perorangan yang secara konseptual dikenal dengan keseimbangan monodualistik. (3) Rekonstruksi hukum terhadap sanksi tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : a. Rekonstruksi norma : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dipidana kerena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pembayaran restitusi paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. b. Rekonstruksi nilai : penerapan sanksi tindak pidana perkosaan bukan saja hanya berorientasi kepada perbuatan pelaku tindak pidana perkosaan saja tetapi juga berorientasi kepada perlindungan umum/masyarakat dan perlindungan individu/perorangan dimana bukan hanya penjatuhan pidana penjara saja, tetapi juga adanya pembayaran restitusi. Kata Kunci : Rekonstruksi, Sanksi, Tindak Pidana Perkosaan, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jan 2020 07:07
Last Modified:	27 Jan 2020 07:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15627

Actions (login required)

View Item