Hukum memberikan perlindungan terhadap semua warga negara tanpa kecuali
termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan
hukum adalah terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban
tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Oleh karena itu, terhadap
anak yang berhadapan hukum oleh negara diberikan hak dan kewajiban hukum dalam
semua proses hukum yang ada, khususnya tata kelola hakim dalam proses persidangan di
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang bersifat khusus dan
dibedakan dengan persidangan orang dewasa, yang kesemuanya diatur tersendiri dan
terpisah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimana pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak
yang yang terjadi saat ini, mengapa pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa
pelaku tindak pidana anak saat ini belum berbasis nilai keadilan, dan bagaimana
rekonstruksi tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak pidana anak berbasis nilai
keadilan. Penelitian ketiga permasalahan tersebut termasuk dalam jenis penelitian
nondoktrinal atau penelitian yuridis emperis atau sosiologis, dengan menggunakan tiga
teori, yaitu untuk menganalisis permasalahan pertama menggunakan teori keadilan
bermartabat dan Pancasila, untuk menganalisis permasalahan kedua menggunakan teori
sistem hukum dan berlakunya hukum, dan untuk menganalisis permasalahan ketiga
menggunakan teori hukum progresif.
Hasil penelitian, pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa pelaku tindak
pidana anak sejak proses awal persidangan sampai putusan ada hakim yang belum
memiliki sertifikat peradilan anak sebagai hakim anak, tidak didampingi penasihat hukum,
pembimbing kemasyarakatan, dan bahkan orang tua atau walinya, ada yang lupa melepas
atribut resminya, ruang tunggu dan ruang sidang masih belum baik, putusan hakim masih
mengedepankan kepastian hukum dibanding manfaat dan rasa keadilan anak. Faktorfaktor
yang berpengaruh tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak
saat ini belum berbasis nilai keadilan antara lain peraturan perundang-undangan yang
berlaku, kesadaran hukum, sarana prasarana, dan sumber daya penegak hukum yang ada.
Rekonstruksi tata kelola hakim yang memeriksa pelaku tindak pidana anak berdasarkan
nilai keadilan adalah hakim wajib memiliki sertifikat hakim peradilan anak dan wajib
disidangkan dalam bentuk majelis hakim. Adapun rekonstruksi hukumnya adalah
memperbaiki ketentuan Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kata kunci: Rekonstruksi, Tata Kelola Hakim, Anak, Keadilan.
v