Pasca legalisasi aset tanah adalah program pemerintah yang merupakan bagian kelanjutan dari sertifikat tanah. Tujuannya tidak lain adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, hidup mandiri dan berkelanjutan. Banyak terjadi ketimpangan di dalam pelaksanaan pasca legalisasi aset tanah di berbagai bidang. dan dibidang perikanan dianggap paling lemah dan tidak berkembang serta kemakmuran masyarakatnya bisa dibilang berpenghasilan rendah. acap kali pemerintah memandang sebelah mata para masyarakat pembudidaya ikan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode yuridis empiris yaitu proses menganalisis terhadap permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum dengan data primer yang ditemukan di lapangan, sehingga ditemukan kenyataan hukum yang terjadi dilapangan, khususnya mengenai mekanisme program pascalegalisasi aset tanah di bidang perikanan. Hasil penelitian yang di dapat dari permasalahan Kesatu, yaitu mekanisme pemberdayan masyarakat pasca legalisasi aset tanah di bidang perikanan adalah khususnya mengenai pelaksanaan proses program sebelum pelaksanaan yaitu pemerintah melakukan pembentukan organisasi serta kerjasama, penetapan lokasi pengembangan, melakukan pemetaan sosial dan potensi yang akan dikembangkan, adanya inventarisasi pendampingan serta memberi modal pinjaman melalui agunan sertifikat tanah masyarakat pembudidaya ikan. yang dilakukan oleh lembaga terkait. antara Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kelautan dan Perikanan serta lembaga lainnya. yang dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 serta pasal 2 ayat 3 UUPA. Kemudian permasalahan Kedua adalah usaha yang dilakukan pemerintah setelah pemberian modal yaitu tidak begitu saja di biarkan akan tetapi dengan melaksanakan proses lanjutan yaitu dengan melakukan pemasaran, penyaluran dan megembangkan produksi di perikanan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pasca Legalisasi, Perikanan.