Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Mati Khususnya Untuk Tindak Pidana Narkotika Dan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pidana mati di Indonesia khususnya untuk tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu data sekunder. Data sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana mati diatur di dalam “Pasal 113”, “Pasal 114”, “Pasal 116”, “Pasal 118”, “ Pasal 119”, “Pasal 121”, “Pasal 132”, “Pasal 133”, dan “Pasal 144”. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana mati hanya hanya diatur dalam “Pasal 2 “. Mekanisme pelaksanaan pidana mati terdapat dalam “Pasal 2 - Pasal 16” Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 dan Tata cara pelaksanaan pidana mati terdapat dalam “Pasal 15” Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pidana Mati