Rekonstruksi Hukum Obligasi Daerah Sebagai Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah

Apendi, Irkar Yuswan (2019) Rekonstruksi Hukum Obligasi Daerah Sebagai Strategi Pembiayaan Pembangunan Daerah. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (854kB)
	Text Daftarisi.pdf Download (198kB)
	Text Abstrak.pdf Download (41kB)
	Text publikasi.pdf Download (239kB)
	Text babI.pdf Download (373kB)
	Text babII.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)
	Text babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text babIV.pdf Restricted to Registered users only Download (155kB)
	Text babV.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text babVI.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB)
	Text daftar_pustaka.pdf Download (80kB)

Abstract

Obligasi daerah adalah jenis pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat diatur secara rinci dalam Pasal 14 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Obligasi daerah dipandang sebagai strategi pembiayaan daerah yang dicanangkan untuk menambah pembiayaan pembangunan daerah di luar pos APBD. Pada pelaksanaannya belum terdapat satu pun pemerintah daerah yang berani menerbitkan obligasi daerah. Hal tersebut dikarenakan rumitnya birokrasi yang harus dilalui dan pemenuhan persyaratan untuk menerbitkan obligasi daerah. Selain itu, terdapat tumpang tindih kewenangan antara BPK dengan akuntan publik perihal pihak mana yang berwenang untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut pun tidak dilengkapi perihal terjadinya kondisi default oleh pemerintah daerah padahal dalam hal terjadi default murni menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian doktrinal. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan literatur obligasi daerah. Sementara untuk mendukung data sekunder ditambahkan hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk konstruksi hukum obligasi daerah dalam rangka evaluasi penerapan hukum obligasi daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat ketidaksinkronan regulasi terkait dengan pihak yang berwenang untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah jo.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas PMK No.111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Selain belum sinkron dengan UU Pasar Modal, PMK No.180/PMK.07/2015 belum sinkron dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terkait pajak yang timbul dari transaksi pembayaran coupon. Lebih lanjut, perlu dilakukan pembenahan terhadap kondisi internal birokrasi terkait dengan kinerja dan transparansi informasi keuangan daerah sebagai prasyarat utama untuk menjadi emiten pasar modal. Persoalan-persoalan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.Sementara konsep rekonstruksi dilakukan dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan dilaksanakan dengan mendasarkan prinsip trust (kepercayaan) yang perlu dibangun antara pemerintah, masyarakat, dan legislator daerah agar obligasi daerah dapat terlaksana dengan optimal. Kata Kunci : Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah, Strategi Pembiayaan Daerah

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Jan 2020 07:01
Last Modified:	27 Jan 2020 07:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15619

Actions (login required)

View Item