PENETAPAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan No. 1125/Pdt.G/2018/PA.Smg.)

ALDAWIYAH, KIRANA ROBBY (2019) PENETAPAN HAK ASUH ANAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan No. 1125/Pdt.G/2018/PA.Smg.). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Cover.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak.pdf Download (121kB)
	Text Publikasi.pdf Download (61kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (234kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (541kB)
	Text Lampiran.pdf Download (11MB)
	Text Bab II.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB)
	Text Bab I.pdf Download (2MB)
	Text Bab III.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB)
	Text Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (2kB)

Abstract

Perebutan hak asuh anak di bawah umur sering terjadi ketika terjadi adanya perceraian antara orang tua. Menurut Undang – undang hak asuh anak dibawah umur berada di tangan ibu. Akan tetapi ada sebab – sebab lain yang dapat menyebabkan hak asuh anak di bawah umur jatuh ke tangan ayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak asuh anak dan bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak setelah adanya perceraian serta hambatan – hambatan yang di alami oleh Pengadilan Agama Semarang dalam melindungi hak – hak anak setelah adanya putusan dari Pengadilan. Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan mentode wawancara dan dokumentasi. Analisis data Kualitatif, yaitu pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya. Kemudia membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Dalam kasus putusan nomor : 1125/Pdt.G/2018/PA.Smg. Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak dibawah umur diberikan kepada orang tua laki – laki (ayah) sebagai pertimbangan Hakim karena sang ibu telah meninggalkan kelurganya sebelum bercerai pulang kerumah orang tua nya dan atas pertimbagan lain yaitu karena sang ibu di identifikasi memiliki sakit Psikologis yang nantinya akan berpengaruh bagi pertumbuhan sang anak apabila hak suh diberikan kepada sang ibu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak dibawah umur kepada sang ayah adalah jika ibu keluar dari islam, kufur (tidak bersyukur), berakhlak tidak baik, berkelakuan buruk, mengalami sakit, dan lalai dengan meninggalkan keluarga dan anak – anaknya. Pengadilan Agama Semarang tidak memiliki strategi khusus dalam menjamin hak – hak anak setelah perceraian. Pengadilan Agama Semarang memberikan kuasa penuh kepada pemegang Hadlanah dalam melindungi hak – hak anak setelah perceraian, sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang memiliki hambatan – hambatan dalam masalah eksekusi hak anak karena anak bukan merupakan barang melainkan manusia yang dapat bergerak sehingga dalam pengeksekusian hak asuh anak akan lebih sulit apabila sang anak tidak mau diberikan orang tua yang sudah diberi Hadlanah karena apabila dipaksakan anak dapat mengalami trauma psikologis. Saran yang diajukan adalah adalah Pengadilan Agama Semarang seharusnya memberikan jaminan pengawasan terhadap perlindungan anak setelah putusan sidang dalam jangka waktu tertentu, sehingga pengadilan dapat melihat kondisi anak, dan menyimpulkan apakah pemegang Hadlanah layak atau tidak layak memegang Hadlanah tersebut. Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Kewajiban Orang Tua

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2020 07:40
Last Modified:	24 Jan 2020 07:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/15581

Actions (login required)

View Item